Pilkada Serentak 2018, Demokrat Tuding Jokowi Main Curang

TEMPO.CO, Jakarta - Demokrat menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan calon yang didukung PDI Perjuangan dalam Pilkada Serentak 2018. Tudingan ini memanaskan hubungan kedua partai menjelang pencoblosan pada 27 Juni 2018. 

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan kritik partainya kepada pemerintah berdasarkan temuan di lapangan. “Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono maupun pengurus partai kerap terjun ke daerah dan menemukan banyak upaya tidak jujur yang dilakukan pemerintah, terutama dalam pilkada,” ujar dia ketika dihubungi Tempo, Rabu, 20 Juni 2018.

Baca: PKS Sebut Koalisi Prabowo-SBY Bisa Kalahkan Jokowi.

Menurut Ferdinand, saat ini sikap Demokrat lebih tegas terhadap pemerintahan Jokowi, sapaan Joko Widodo. Hal itu sesuai dengan instruksi SBY sebagai Ketua Umum Demokrat. “Kini, perintah ketua umum, kader harus menegur, memberikan kritik, dan meluruskan pemerintahan ini,” ujar dia.

Sejak Pemilihan Umum 2014 Partai Demokrat lebih banyak mengambil posisi netral. Mereka tidak bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah maupun koalisi partai oposisi. Hubungan SBY dengan Jokowi juga pasang-surut. Kedua tokoh itu kerap saling sindir dan melayangkan kritik. Namun di saat yang lain mereka tampak akrab, seperti pada Maret lalu ketika Jokowi menghadiri rapat pimpinan nasional Demokrat. Pada saat itu SBY menyanjung kinerja Jokowi dan menyatakan berharap bisa bekerja sama dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Jokowi Kalahkan Prabowo dalam Survei di Jawa Barat

Dua pekan lalu, sikap Demokrat kembali berubah. SBY meminta seluruh kader Demokrat mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Bahkan, Senin lalu SBY mengatakan bahwa ia melihat gejala ketidaknetralan aparat negara dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Dwi Hartono, menampik tudingan bahwa pemerintah maupun partainya memanfaatkan kekuasaan dan aparat negara dalam pemilihan kepala daerah. “Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan,” ujar dia.

Ia justru menuding pemerintahan era SBY sewaktu menjadi Presiden RI pernah memanfaatkan kekuasaan untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum. “Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya?” ujar dia. “SBY jangan lempar batu sembunyi tangan.”

REZKI ALVIONITASARI