Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Agung Laksono, tengah menggalang dukungan agar dirinya bisa menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) Langkah Agung untuk menguasai PMI diakui oleh salah soerang perwakilan pengurus PMI Surabaya, Agung Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agung Prabowo mengatakan Agung Laksono sempat menyurati PMI Surabaya untuk memberikan dukungan. PMI Surabaya juga diminta menghadiri pertemuan konsolidasi termasuk dengan jamininan fasilitas yang diberikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Namun PMI Surabaya dan seluruh pengurus di Jawa Timur memang tidak mengirimkan perwakilannya untuk konsolidasi itu,” kata Agung kepada Tempo, Rabu 4 Desember 2024.
Adapun pertemuan konsolidasi untuk mendorong Agung Laksono menjadi Ketua PMI diinisiasi oleh Komite Donor Darah Indonesia (KDDI). KDDI telah bersurat ke pengurus daerah PMI di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. KDDI yang mengundang pengurus daerah PMI hadir di Hotel Sultan, Jakarta, pada 29-30 November 2024.
Agung Prabowo menjelaskan bahwa ketidakhadiran itu karena surat edaran dari Ketua PMI Jatim, Imam Utomo pada Kamis, 28 November itu. Dalam surat tersebut, terdapat himbauan untuk tidak menghadiri undangan Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) yang diketuai Agung Laksono.
Surat tersebut juga menghimbau agar semua pengurus PMI semua kabupaten/kota di Jatim agar fokus untuk Munas PMI pada 8-10 Desember 2024. “Surat itu kami patuhi, jadi fokus pada Munas saja,” jelas Agung Prabowo.
Kendati demikian, pihaknya enggan menyebut sosok yang didukung untuk menjadi Ketua Umum PMI. Agung Prabowo hanya mengatakan bahwa mereka akan mendukung sosok yang direstui pemerintah. “Untuk tahu siapa itu, kami tidak ingi ber-statement di media. Terlebih, isu ketua umum PMI memang menjadi pembicaraan,” papar Agung.
Anggota pengurus pusat PMI, Sudirman Said, mengatakan lembaganya memang memperoleh kabar adanya mobilisasi pengurus daerah dengan mengundang mereka menghadiri pertemuan KDDI di Hotel Sultan, Jakarta, pekan lalu. Ia menilai manuver KDDI yang disertai janji pemberian uang saku itu tidak sesuai dengan tujuh prinsip PMI. Ketujuh prinsip tersebut adalah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan.
“Orang yang memahami prinsip-prinsip ini tidak mungkin menempuh politisasi, apalagi dengan cara politik uang,” kata Sudirman pada Senin, 2 Desember 2024.
Dua sumber Tempo bercerita bahwa acara KDDI di Hotel Sultan tersebut tetap terealisasi. Sejumlah pengurus daerah PMI ikut menghadiri kegiatan KDDI tersebut. Acara KDDI itu dibungkus dengan agenda “Diskusi dan Silaturahmi Komite Donor Darah Indonesia”. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Agung Laksono.
Agung Laksono membenarkan ihwal kegiatan KDDI tersebut serta rencana dirinya berkontestasi dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat PMI periode 2024-2029 dalam musyawarah nasional, pekan depan. Namun Agung membantah tudingan soal adanya politik uang dalam pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PMI.
“Bukan untuk money politics jual-beli suara, tapi memang mereka tidak semua orang mampu sehingga mereka (yang) berkumpul (di Hotel Sultan) itu ada biaya tiket yang diganti,” kata Agung pada Senin, 2 Desember 2024.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan editor: Upaya Kubu Jusuf Kalla Melawan Manuver Agung Laksono
Foto 
