Setelah PPP Gagal Lolos ke DPR

Di Solo, Jawa Tengah, misalnya, banyak pengurus di tingkat DPC hingga dewan pimpinan wilayah yang mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Keresahan meningkat saat KPU mengumumkan bahwa PPP tak memenuhi ambang batas parlemen. Puncaknya, Mahkamah Konstitusi menolak sebagian besar dari 24 gugatan perselisihan hasil sengketa pemilu yang diajukan PPP. 

“Beberapa anggota Majelis Pertimbangan Cabang Solo sudah menyampaikan agar beliau mengundurkan diri dari pelaksana tugas ketua umum sebagai tanggung jawab moral,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Surakarta Edy Jasmanto pada Rabu, 29 Mei 2024.

Permintaan agar Mardiono mundur juga disuarakan oleh beberapa organisasi sayap partai, seperti Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan Front Pemuda Persatuan Pembangunan (FPPP). Demonstrasi bahkan sempat dilakukan oleh FPPP di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024. “Bisa jadi kami akan turun aksi juga untuk meminta Pak Mardiono mundur. Kami butuh figur pemersatu,” kata Koordinator GPK PPP Solo, Hamzah. 

Muhamad Mardiono adalah pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pada September 2022 dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP. Saat itu Suharso dicopot setelah Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Syariah PPP membuat surat yang memintanya mundur.

Mardiono waktu itu menjabat Ketua Majelis Pertimbangan. Pencopotan Suharso dilandasi sejumlah isu negatif yang menerpanya, dari urusan dugaan gratifikasi hingga perkara rumah tangga. 

Upaya penurunan Mardiono dari jabatan pelaksana tugas juga disuarakan beberapa kader PPP dengan mempercepat muktamar. Jika mengikuti jadwal, seharusnya muktamar PPP dilaksanakan pada Desember 2024 atau awal 2025. Beberapa pengurus cabang berharap muktamar dipercepat atau bahkan digelar muktamar luar biasa. “Kalau Pak Mardiono mau maju lagi di muktamar, ya silakan. Tapi, menurut kami, perlu percepatan muktamar agar ada pemilihan lagi,” tutur Edy Jasmanto.

Upaya mendorong percepatan muktamar juga dibahas dalam rapat internal antarmajelis. Dalam pembahasan terakhir, majelis-majelis di PPP masih menghitung dinamika politik sebelum memutuskan rekomendasi khusus percepatan muktamar.

Salah satu pertimbangannya adalah kekhawatiran proses administrasi muktamar dipersulit oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini dipimpin kader PDIP, Yasonna Laoly. Mardiono punya kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Di rapat terakhir, kami akan menunggu dulu putusan akhir dari MK pada 10 Juni 2024 sebelum membuat keputusan,” kata Prijono Tjiptoherijanto. 

Meski desakan makin kencang, DPP PPP tidak ambil pusing. Menurut juru bicara PPP, Achmad Baidowi, belum ada rapat khusus di tingkat DPP membahas desakan percepatan muktamar. Desakan untuk menggelar muktamar luar biasa juga dianggap angin kosong karena belum ada permohonan resmi dari dua pertiga DPW PPP. “Kalau di cabang harus ada rapat pimpinan cabang dulu atau rapat pimpinan wilayah untuk mengajukan secara resmi,” ucap Baidowi kepada Tempo, Kamis, 30 Mei 2024. 

Achmad Baidowi di Jakarta. Dok. Tempo/STR/Eko Siswono Toyudho

Di lingkup internal partai, pembahasan calon pengganti Mardiono juga mulai ramai dibahas. Nama dua mantan Ketua PPP, Suharso Monoarfa dan Muhammad Romahurmuziy, mencuat. Juga ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP.

Dua petinggi di PPP juga mengatakan bursa calon pemimpin PPP meluas hingga ke sosok di luar partai. Nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid ikut muncul. Arsjad dikabarkan ditawari petinggi PPP mengambil alih partai tersebut setelah masa kepemimpinan Mardiono berakhir. 

Mantan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud itu dianggap memiliki kemampuan logistik yang kuat dan cenderung bisa diterima di lingkungan PPP. Selain itu, PPP punya sejarah menarik pebisnis sebagai kader mereka, yakni Sandiaga Uno, yang langsung didapuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu pada Pemilihan Umum 2024.

Arsjad tidak menampik jika disebut ada tawaran dari sejumlah pengurus PPP untuk mengambil alih partai berlambang Ka'bah tersebut. Namun ia mengaku masih ingin berfokus pada jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin hingga 2026. “Saya lihat lagi perkembangannya,” tutur Arsjad, Jumat, 31 Mei 2024.

Untuk mengantisipasi gerakan pelengserannya, Muhamad Mardiono sempat mengumpulkan 30 pemimpin DPW dalam acara halalbihalal di Surabaya pada 27 April 2024. Dua politikus PPP yang mengetahui pertemuan tersebut mengatakan Mardiono mencoba mengkonsolidasikan ulang para pengurus wilayah agar tetap mendukung kepemimpinannya hingga selesai. Ia tidak menjawab pesan dan panggilan telepon Tempo. 

Juru bicara PPP, Achmad Baidowi, menilai dinamika di partainya sebatas penyampaian aspirasi. “Saat ini semuanya sedang berfokus menghadapi pemilihan kepala daerah yang makin dekat,” ujar Baidowi.

Prijono Tjiptoherijanto juga mengatakan pembahasan bursa ketua umum baru sebatas diskusi di kalangan internal. “Kami akan berfokus menyelamatkan partai dulu,” katanya.