Radio Australia Tanpa Visa

SURAT dari Sukarno, Dirjen Pers dan Grafika Departemen Penerangan, itu diterima Warwick Beutler Jumat sore pekan lalu. Isinya: jika wartawan Australian Broadcasting Commission (ABC) di Jakarta itu mengingini, ia boleh tinggal di Jakarta sampai 15 Juli 1980. "Pemberitahuan itu sudah jauh terlambat. Barang-barang saya sudah dipak. Tiket pesawat terbang pun sudah dibeli. Besok saya akan tetap pergi," ujar Beutler. Dan Sabtu siang lalu, Warwick Beutler, 31 tahun, yang izin tinggalnya di Indonesia berakhir hari itu, terbang ke Singapura bersama istrinya Sally dan seorang anaknya. Sejak 28 Juni ini, tidak ada lagi wartawan ABC yang bertugas di Jakarta. Apakah itu berarti kantor perwakilan Radio Australia (RA) di Jakarta ditutup? "Tidak," sahut Beutler. Kantor RA akan berjalan terus, namun hanya akan menerima dan membalas surat para pendengar Indonesia. Tidak lagi akan mengumpulkan berita. "Radio Australia akan tetap menyiarkan berita tentang Indonesia, tapi sumbernya dari kantor-kantor berita asing di Jakarta," lanjut Beutler. Dengan kepergian Beutler, untuk sementara berakhirlah salah satu babak dari "pertarungan" pemerintah Indonesia dengan Radio Australia, yang merupakan media siaran luar negeri dari ABC. Beberapa tahun terakhir ini, banyak siaran RA yang menjengkelkan pemerintah Indonesia, antara lain mengenai Timor Timur. "Pemerintah telah berkali-kali mengeluarkan teguran, tetapi dianggap sepi. Untuk menjaga kepentingan kita, tindakan itu harus diambil," kata Dirjen Sukarno pekan lalu. Dan tindakan itu berupa: menolak perpanjangan izin tinggal Warwick Beutler. Untuk memperpanjang izin tinggal, semua wartawan asing yang bertugas di Jakarta memang harus memperoleh rekomendasi dari Deppen. Tanpa surat rekomendasi itu, Imigrasi akan menolak memberikannya. Kejengkelan pemerintah Indonesia tampaknya memuncak akibat pemberitaan RA beberapa pckan terakhir ini, yang juga dinilai tidak benar. "Berita-berita itu selain mengacaukan bangsa Indonesia, juga mendiskreditkan bangsa Indonesia dalam kehidupan internasional," kata Menpen Ali Moertopo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pekan lalu. Sikap pemerintah terhadap wartawan ABC itu, menurut Menpen, sesuai dengan keinginan untuk menunjukkan bahwa sebagai bangsa berdaulat, "kita tidak ingin didikte begitu saja." Juga untuk menunjukkan pada dunia, bahwa "Indonesia punya peraturan yang tidak hanya ditaati oleh bangsanya sendiri, tapi juga oleh bangsa lain." Dirjen Sukarno menambahkan, ABC kurang memperhatikan tata-krama dalam melakukan kegiatan mereka. Ucapnya dengan nada tinggi: "Kita tidak mau diperlakukan semena-mena karena mereka memiliki modal dan teknologi." Menurutnya, dengan kekuatan pemancarnya sekarang, RA yang menyiarkan berita tentang Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan untuk rakyat Indonesia, "pada prinsipnya sama saja dengan mengumpulkan massa dalam suatu rapat umum di Lapangan Banteng." Namun RA agaknya mempunyai argumentasi lain. "Berita-berita Radio Australia jujur serta tidak memihak dan melaporkan apa yang terjadi di IndoneSia. Kami tidak pernah, dan tidak akan, campur tangan dalam masalah dalam negeri suatu negara," kata Beutler. Beutler yakin, ia "ditendang" keluar karena RA populer di Indonesia. "Dari waktu ke waktu, kami melaporkan pada rakyat Indonesia hal-hal yang tidak diingini pemerintah untuk diketahui rakyat," ujarnya. ABC mulai membuka kantornya di Jakarta sejak awal 1960-an. Di samping mengumpulkan berita tentang Indonesia, mereka membina hubungan dengan para pendengar siaran Indonesianya, kini 9 jam sehari. Terletak di lantai 13 Wisma Metropolitan, Jakarta, kantor ABC yang per tahun sewanya US$ 20.000 itu punya ruangan khusus untuk merekam suara, yang lewat saluran telepon cepat sampai ke Sydney atau Melbourne. Menurut Beutler, tiap bulan kantornya menerima 20.000 surat dari pendengar Indonesia. Penolakan perpanjangan izin tinggal Reutler ternyata menimbulkan reaksi keras di Australia, terutama dari pihak pers yang sejak lama telah bersikap tidak bersahabat dengan pemerintah Indonesia. Menlu Australia Andrew Peacock sendiri dalam pertemuan para Menlu ASEAN di Kualalumpur pekan lalu telah menyampaikan pernyataan protes pribadi atas sikap pemerintah Indonesia. Mendongkol Sampai kapan kantor ABC di Jakarta akan dibiarkan kosong? "Kalau ABC akan mengajukan orang baru, pemerintah akan mempertimbangkan," jawab Sukarno. Tapi nampaknya ABC masih mendongkol. "Tanpa jaminan, bagaimana kami bisa melakukan itu? Kami ingin jaminan, dengan syarat apa kami bisa bekerja di sini. Jika orang yang mengganti itu bisa diusir pergi setelah beberapa bulan saja, itu akan membuang duit saja," kata Peter Hollinshead, manajer ABC untuk Asia kepada TEMPO. Hollinshead pekan lalu muncul di Jakarta. Tak diperpanjangnya visa anak buahnya di sini rupanya begitu serius baginya. Tapi beberapa pejabat tak setuju dengan kata-kata "diusir". Sebab, kata seorang pejabat Deppen, "Beutler itu kami biarkan tinggal di Jakarta sampai visanya habis." Diusir atau bukan, seorang perwira tinggi yang berurusan dengan keamanan beranggapan siaran-siaran yang dilansir ABC belakangan ini sudah merupakan "tindakan yang tidak bersahabat." Menurut pejabat itu, ABC boleh saja menyiarkan ke mana pun, termasuk ke Indonesia, sepanjang itu dalam bahasa Inggris. "Tapi kalau siaran itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan sengaja untuk disiarkan agar ditangkap para pendengarnya di berbagai pelosok negeri ini, terus terang kami keberatan," katanya. "Itu sama saja dengan suara radio Beijing yang menjelek-jelekan kita.