Respons DPR atas Penembakan 5 Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) menembak sebuah perahu saat berpatroli di perairan Tanjung Rhu, Selangor, 24 Januari 2025. Penembakan dilakukan setelah para penumpang perahu asal Indonesia diduga melawan. Insiden ini menyebabkan seorang warga negara Indonesia (WNI) meninggal dan empat lainnya menderita luka-luka. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengecam keras kasus penembakan oleh APMM ini. 

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan APMM menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani pekerja migran Indonesia (PMI). “Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini, dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force,” kata dia pada Ahad, 26 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Penembakan PMI di Malaysia itu mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Usut Penembakan PMI di Malaysia

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penembakan terhadap PMI di Malaysia. “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Karena itu, dia meminta semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia meminta KP2MI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI dapat bergerak bersama. Pemerintah juga harus mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia mengenai kasus tersebut. “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Soleh juga mengatakan pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban, serta mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke Tanah Air.

Dia menyampaikan duka yang mendalam kepada lima orang korban penembakan. Dia juga mengecam keras penembakan tersebut. “Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” ujarnya.

TB Hasanuddin Meragukan Penjelasan Otoritas Maritim Malaysia

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin juga menegaskan pemerintah Malaysia harus menjelaskan insiden penembakan PMI tersebut agar tidak mengganggu hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dia mengatakan Malaysia harus terbuka atas insiden ini untuk menjaga hubungan baik kedua negara. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun mempertanyakan penjelasan APMM terkait insiden tersebut karena dia menilai masih ada yang janggal. “Situasi ini sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perlindungan WNI, dan kami sudah diskusi juga dengan segala kemungkinannya,” kata Hasanuddin saat dihubungi di Jakarta, Senin, 27 Januari 2025.

Menurut dia, APMM menjelaskan mereka menembak karena PMI menabrak kapal sebanyak empat kali. Hasanuddin meragukan penjelasan tersebut, karena imigran ilegal pada umumnya melarikan diri bukan justru menabrakkan kapal. “Dan menabrak itu, sebesar apa kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia, kok sampai berani menabrak kapal APMM yang relatif besar,” ujarnya.

Dia juga meragukan penjelasan korban ditembak karena membawa parang. Menurut dia, senjata parang akan mengancam jika dibawa korban ketika sudah menaiki kapal APMM, tetapi dia meyakini situasinya tidak demikian. “Kalau penjelasan itu benar, berarti yang membawa parang itu sudah naik ke kapal APMM, sementara ini korban yang ditemukan justru di tempat lain dan di pantai,” kata purnawirawan perwira tinggi TNI AD itu.

Hasanuddin Sebagai legislator, dia menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh APMM. Di sisi lain, dia mengimbau WNI yang ingin masuk ke wilayah negara lain agar masuk secara legal untuk menghindari masalah yang fatal.

DPR akan Panggil Kemenlu dan KP2MI Soal Penembakan PMI di Malaysia

Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan segera memanggil Kemenlu dan KP2MI untuk mengonfirmasi insiden penembakan 5 PMI di Malaysia. 

Dasco meminta Kemenlu dan KP2MI menempuh langkah diplomatik agar insiden penembakan tersebut bisa diungkap tuntas dan transparan. “Pada tahap ini, kami meminta Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk segera mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Senin.

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengecam keras insiden penembakan terhadap lima WNI oleh otoritas maritim Malaysia ini. Dia turut menyampaikan duka cita atas tewasnya seorang WNI dalam insiden penembakan itu. “Kami sangat menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan yang dilakukan APMM, yang berujung pada tewasnya satu WNI pekerja migran,” ucap Dasco.

Menurut KBRI di Kuala Lumpur, korban yang meninggal itu berinisial B, seorang WNI dari Riau. Jenazah B baru dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi.

KBRI di Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulangan jenazah serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal. Sedangkan untuk empat pekerja migran lainnya yang terluka, KBRI mendapatkan informasi mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisinya stabil. KBRI telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada Rabu, 29 Januari 2025.

Novali Panji Nugroho dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Reaksi Jubir PCO atas Adanya Ketidakpuasan terhadap MBG dalam Survei Indikator