Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menanggapi ihwal usul utusan Donald Trump, Steve Witkoff, yang menyebut Indonesia sebagai negara tujuan relokasi warga Gaza, Palestina. Dia tidak banyak berkomentar mengenai relokasi itu, namun menyatakan pemerintah Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sikap dari Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina," kata Puan Maharani usai menggelar pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 21 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan mengatakan akan membahas mengenai relokasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia dengan Komisi I DPR RI. Pembicaraan itu untuk menentukan sikap pemerintah Indonesia tentang usul utusan presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff ini.
"Ya mungkin kami akan bahas (relokasi warga Gaza) di Komisi 1 dan bagaimana sikap pemerintah tentu saja akan kami sinergikan oleh DPR," kata Puan.
Sementara itu, berdasarkan sumber NBC yang merupakan pejabat transisi, Steve Witkoff membawa nama Indonesia untuk merelokasi warga Gaza sebanyak 2 juta orang. Mereka akan dipindahkan sementara selama pembangunan kembali wilayah Gaza.
"Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka," kata pejabat transisi tersebut yang dikutip dari NBC.
Witkoff berencana ke Timur Tengah selama beberapa minggu untuk memecahkan masalah gejolak di lapangan. Ia yakin gejolak di lapangan itu bisa membatalkan kesepakatan dan menghentikan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas setiap saat.
Pada saat yang sama, Witkoff berupaya mencapai stabilitas jangka panjang bagi warga Israel dan 2 juta warga Palestina yang mengungsi.
Berkaitan dengan usul Steve Witkoff ini, Kementerian Luar Negeri memastikan tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca-konflik. Indonesia menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas.
Kementerian Luar Negeri dalam keterangan tertulis menjelaskan Indonesia tetap tegas dengan posisi bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan mengusir warga Palestina dari Gaza.
"Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri pada Selasa, 21 Januari 2025.
Dewi Rina Cahyani dan Suci Sekarwati berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
Foto 
