Respons PKB dan PKS Ihwal Penurunan Biaya Haji 2025

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2025 sebesar Rp 89,4 juta pada Senin, 6 Januari 2025. Besaran biaya haji itu akan menggunakan proporsi pembiayaan 62 persen biaya ditanggung jemaah calon haji dan 38 persen ditanggung pemerintah.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengatakan besaran BPIH pada 2025 ini turun sebesar Rp 4 juta dari BPIH 2024 yang sebesar Rp 93,4 juta.

Penurunan biaya haji itu mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik pendukung Pemerintahan Prabowo Subianto.

PKB: Minta Pemerintah Tak Turunkan Kualitas Pelayanan

Adapun Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hasanuddin Wahid meminta pemerintah tidak menurunkan kualitas pelayanan haji 2025 setelah penurunan biaya ibadah haji 2025.

“Ya, saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat berkomitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat,” ucap Hasanuddin, yang kerap disapa Cak Udin, dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan akan terus mengawasi pelaksanaan haji yang dilaksanakan tahun ini. Dia mengatakan bentuk pengawasan itu juga melibatkan masyarakat yang ikut dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2025.

“Biaya haji turun it's okay, tapi kualitas pelayanan enggak boleh ikutan turun. Saya dan Fraksi PKB di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” kata dia.

Dia berharap pemerintah mampu memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan haji yang akan terselenggara tahun ini. Sebab, kata dia, pada pelaksanaan haji pada tahun lalu memiliki segala permasalahan yang harus dievaluasi oleh pemerintah.

Penyediaan kuota tambahan, misalnya, yang menjadi permasalahan utama penyelenggaraan haji pada tahun sebelumnya terhambat. “Di masa haji sebelumnya, kami melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi yang sering telat,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah saat ini dapat menjadikan permasalahan sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Sehingga, penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini dapat berjalan optimal seiring dengan pelayanannya.

“Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang,” tuturnya.

PKS: Penurunan Biaya Haji Jangan Ganggu Kualitas Pelayanan

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyambut positif keputusan DPR dan pemerintah yang menyetujui penurunan biaya haji 2025. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan penurunan biaya ibadah haji diharapkan tak mengurangi kualitas pelayanan yang akan diberikan pada jemaah nantinya.

“Harus dipastikan jemaah memperoleh pelayanan terbaik, harus berkelas layanannya,” kata Aboe dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo pada Rabu, 8 Januari 2025.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Dia mengklaim setiap tahun Fraksi PKS di Panja Haji komisi yang antara lain membidangi agama itu berkomitmen memperjuangkan penurunan biaya haji.

Hidayat mengatakan penurunan biaya haji 2025 memang tidak terjadi signifikan di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit, serta nilai tukar dolar Amerika Serikat yang cukup tinggi terhadap rupiah. “Akan tetapi, penurunan biaya ibadah haji harus tetap diapresiasi,” ujarnya.

Hidayat mengatakan, Panja Haji dari Fraksi PKS dan Komisi bidang Agama DPR akan berupaya mengawasi pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam hal pelayanan bagi jemaah. Dia menyebutkan Panja Haji PKS tidak ingin penurunan biaya ibadah haji malah menurunkan standar pelayanan yang diberikan kepada jemaah.

Menurut dia, pelayanan utama harus tetap diperoleh jemaah saat melaksanakan ibadah haji mendatang. “Tidak boleh ada penurunan dalam pelayanan, apa pun itu,” ujarnya.

M. Raihan Muzzaki, Andi Adam Faturahman, dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Soal Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto, Politikus PDIP Pertanyakan Barang yang Dicari KPK