Risau, tapi tabah: tak ada ...

PRESIDEN Soeharto minggu lalu sekali lagi tampil sebagai "juru penerang yang paling berwibawa dalam perkara krisis keuangan Pertamina. Ini terjadi dengan pidato pelantikan yang diucapkannya waktu melantik Piet Haryono sebagai Direktur Utama Pertamina yang baru. Pidato yang hampir 6 halaman itu tak banyak mengulangi apa yang sudah dikemukakan Presiden tentang musibah Pertamina dalam pidato RAPBN 1976/ 1977 pada 7 Januari lalu. Dengan itu juga Kepala Negara memberi kesan kuat bahwa ia mengambil beban tugas menjelaskan beberapa hal yang mungkin masih dipertanyakan sebagian masyarakat akibat hutang yang besar itu. Di antara pokok-pokok yang menarik dari pidato itu: Tentang Kerisauan dan Persetujuan Pemerintah Kesulitan-kesulitan kita memang cukup merisaukan, tapi bukannya tidak dapat diatasi. Jalan keluar telah kita ambil dan jalan itu akan kita tempuh dengan tetap berhati-hati. Kesulitan yang dialami Pertamina memang cukup parah. Terutama karena terlibat dalam kewajiban pembayaran hutang-hutang yang tidak terpikul lagi oleh kemampuan perusahaan tersebut. Besarnya kewaiiban-kewajiban itu disebabkan oleh meluasnya kegiatan Pertamina, yang sebagian besar tidak langsung ada hubungannya dengan kegiatan di bidang minyak. Memang benar bahwa Pemerintah telah mengetahui dan bahkan menyetujui beberapa kegiatan Pertamina di luar minyak tersebut. Tapi pengetahuan dan persetujuan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pokoknya dan dengan syarat bahwa dana pembiayaannya tidak boleh memberatkan perusahaan dan apalagi membebani Pemerintah. Tentang Hutang Tanker dan Proyek Lain Ternyata tanpa diketahui oleh Pemerintah, mungkin didorong oleh besarnya keinginan untuk segera menyelesaikan proyek-proyek tersebut, Pertamina telah ditimbuni dengan berbagai kewajiban keuangan yang di luar kemampuannya. Baik yang berupa pinjaman jangka pendek, maupun kewajiban keuangan dalam rangka kegiatan usaha yang tidak ekonomis. Dan sangat memberatkan seperti sewa beli tanker samudera, pembangunan proyek-proyek lain yang menimbulkan hutang dagang yang besar. Andaikata Pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Pertamina, pastilah Pertamina akan bankrut dan tidak mungkin mengatasinya sendirian, karena di luar kemampuannya. Keadaan ini pasti akan menimbulkan akibat yang lebih serius pada keadaan ekonomi-keuangan negara. Tindakan-tindakan yang diambil Pemerintah itu di satu fihak berupa penertiban ke dalam tubuh Pertamina. Dan di lain fhak berupa membantu Pertamina untuk menyelesaikan dan mengurangi secara maksimal beban yang harus dipikul oleh Pertamina. Di samping itu Pemerintah juga telah menetapkan agar dilakukan penjualan sebagian dari kekayaan Pertamina yang berlebihan baik kepada Pemerintah ataupun kepada fihak swasta. Tentang Dugaan Devaluasi & Subsidi Minyak Oleh karena itu tidak benarlah dan tidak beralasan perkiraan atau kekhawatiran masyarakat, bahwa karena besarnya hutang Pertamina, Pemerintah terpaksa mengadakan devaluasi rupiah. Kita tidak akan dan memang tidak perlu mengadakan devaluasi rupiah. Tentang Pengangkatan Kembali Para Direksi Untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran tugas perusahaan, maka hampir semua anggola Direksi yang lama telah diangkat kembali. Pengangkatan kembali ini jelas merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah. Namun kepercayaan itu terus akan diuji oleh kemampuan dan pengabdian yang harus ditunjukkan oleh mereka itu dalam rangka melaksanakan tugasnya bagi berhasilnya tugas-tugas Pertamina ....