Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menemui sejumlah kalangan guna membahas penangangan konflik di Papua.
Mengutamakan pendekatan humanis dalam penanganan kasus di Papua.
Pegiat meminta Panglima mengurangi dan menarik pasukan non-organik.
JAKARTA – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa menemui sejumlah kalangan guna membahas penanganan konflik di Papua. Andika, kemarin, menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediamannya. Kedatangan Andika tersebut sekaligus sebagai rangkaian safari pengenalannya setelah resmi menjabat Panglima TNI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan Andika melaporkan sejumlah kebijakan yang akan dilakukan di Papua. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, ujar Masduki, Wakil Presiden dan Andika membicarakan kebijakan-kebijakan yang akan membawa suasana baru yang lebih kondusif untuk keamanan di Papua. “Wakil Presiden senang atas hal-hal yang dilaporkan Panglima karena Wapres pun intensif memantau perkembangan Papua,” ujar Masduki melalui rekaman suara yang diterima Tempo, kemarin.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantor Presiden, Jakarta, 22 November 2021. ANTARA/Pool-Hafisdz Mubarak
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ma’ruf Amin adalah Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masduki menyebutkan Ma'ruf ingin pembangunan di Papua bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Wapres, kata dia, berharap adanya keselarasan antara pendekatan keamanan yang humanis dan kesejahteraan.
Sebelum bersua dengan Ma'ruf pada Selasa lalu, Andika menemui Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu hal yang dibahas oleh kedua pucuk pemimpin aparat keamanan ini adalah pendekatan keamanan di Papua. Andika menyatakan perlu membahas rencana ini dengan Kapolri lantaran kepolisian juga bertugas menjaga keamanan di Papua.
Menurut Andika, pembahasan soal Papua dengan Kapolri dilakukan cukup detail. Ia juga menyebutkan akan segera berkunjung ke Papua pada pekan depan untuk menjelaskan konsep pendekatan keamanan baru di Papua. “Sesuai dengan janji saya saat fit and proper test,” kata dia, Selasa lalu.
Saat uji kelayakan sebagai calon Panglima TNI di Komisi Pertahanan DPR, Jenderal Andika sudah mengungkapkan keinginannya melakukan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Kendati begitu, dia belum memaparkan berbagai rencana di Bumi Cenderawasih tersebut kepada publik.
Setelah dilantik pada Rabu pekan lalu, Andika mengungkapkan akan mengevaluasi cara pendekatan keamanan di Papua. "Dan mengubah dalam hal bagaimana kami beraktivitas. Tidak hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI,” ujar Andika.
Menanggapi hal itu, peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan berulang kali pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo, berkunjung ke Papua. Namun korban masih terus berjatuhan akibat konflik bersenjata. Ia menilai masalah menahun di sana tidak akan selesai jika Panglima TNI pergi ke Papua tanpa membawa kebijakan yang dibutuhkan rakyat Papua. “Bahkan masalah berpotensi bertambah.”
Pegiat hak asasi manusia itu menegaskan harus ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat keamanan. Menurut dia, resep utama jika ingin melakukan pendekatan humanis adalah menarik pasukan non-organik dari Papua. “Pendekatan humanistik tak akan terjadi tanpa ada evaluasi pengiriman pasukan, khususnya pasukan non-organik,” kata dia saat dihubungi, kemarin.
Hussein beralasan penarikan pasukan non-organik merupakan bukti nyata dari aparat keamanan yang bisa dilihat warga Papua. Ia mengapresiasi Andika yang berfokus membenahi urusan konflik di Papua pada hari-hari pertamanya setelah dilantik. Hussein berharap Andika dapat memenuhi janji-janjinya itu.
Konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia dan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua masih terus terjadi di sepanjang 2021.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, juga berpendapat langkah awal Jenderal Andika adalah menarik atau mengurangi pasukan jika berkomitmen mengubah pendekatan di Papua. Menurut dia, cara ini menjadi hal yang serius untuk menyelesaikan masalah di Papua, terutama soal keamanan.
Rivanlee juga mendorong agar kasus pidana dalam setahun terakhir oleh anggota TNI diusut melalui peradilan umum. “Jika mau konkret, lakukan hal-hal itu dari Jakarta sebelum (Andika) ke Papua,” kata dia saat dihubungi, kemarin.
Tempo berupaya menanyakan rencana-rencana konkret Andika di Papua kepada Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Prantara Santosa. Namun Prantara mengaku belum mendapat informasi mengenai hal tersebut. “Kalau ada, saya segera informasikan,” kata dia, kemarin.
DIKO OKTARA | ROSSENO AJI | DEWI NURITA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
