Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengatur strategi untuk menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2024. Pemerintahan Jokowi menyiapkan rekayasa lalu lintas hingga menyiapkan distribusi bantuan sosial atau bansos.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebijakan ini diputuskan dalam sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas mengenai persiapan Nataru pada Senin, 11 Desember 2023, di Istana Negara, Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pembukannya, Jokowi mengingatkan soal pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok berhubungan dengan transportasi dalam persiapan Natal dan Tahun Baru 2024. Menurut presiden, ada kurang lebih 107 juta pergerakan orang dalam natal dan tahun baru.
Soal stabilitas harga-harga bahan pokok. Presiden menyoroti komoditas seperti beras dan cabai yang masih tinggi.
"Ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi, karena di sebuah provinsi ada harga cabai rawitnya Rp 50 ribu, tapi di Jawa ada yang Rp 110-130 ribu, tolong dilihat betul lebih detail lagi," kata Jokowi dalam pembukaannya.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan sekitar 130 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan aparat pemerintahan akan terlibat dalam operasi lilin untuk Natal dan Tahun Baru.
“Seluruh kegiatan tersebut harus betul-betul bisa berjalan aman, lancar, berjalan dengan baik-baik termasuk juga distribusi sembako, distribusi BBM ini juga menjadi perhatian kita,” kata Listyo saat memberikan keterangan pers di Istana Negara usai rapat kabinet.
Menurut Listyo Sigit Prabowo, Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari pengaturan contra flow (pembalikan arus) sampai dengan one way (jalan satu arah). Rumus ini, menurut dia, sudah dicoba pada saat pelaksanaan hari raya idul fitri.
Kapolri menyatakan pihaknya memprediksi akan terjadi 2 kali puncak arus balik dan arus mudik pada periode Natal dan Tahun Baru 2024. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, mengatakan prediksi itu mengalami kenaikan sekitar 143 persen dari tahun lalu.
Karena itu, dia menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap langkah yang sudah mereka lakukan tahun lalu. “Nataru ini bukan cuma sekali tapi sudah bertahun tahun, kita evaluasi yang kemarin terjadi terutama yang bisa dihindari, kita perbaiki tahun ini,” kata Effendy dalam keterangan terpisah di Istana Negara.
Foto 
