Sejumlah Cela Parade Kita

MULA-MULA para politikus Partai Golkar itu saling ejek saat rehat seusai acara di Fountain Lounge, Hotel Grand Hyatt, setelah acara Parade Kita Indonesia. Sejumlah elite Golkar, seperti Setya Novanto, Idrus Marham, Yorrys Raweyai, dan Nurdin Halid, sedang menikmati sarapan di tempat yang sama, Ahad pekan lalu.

"Masak, Golkar Jakarta cuma bisa mengerahkan kurang dari 10 ribu orang?" kata seorang kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). AMPG kini dipimpin Fahd El Fouz, bekas terpidana suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

Ledekan itu dibalas seorang pengurus Golkar DKI Jakarta. "Itu masih mending. Masak, ada nenek-nenek pakai baju AMPG?" salah seorang di antara mereka menyindir.

Saling ejek itu memanas dan ujungnya baku pukul antara kubu Fahd dan Golkar Jakarta yang dipimpin Fayakhun Andriadi. Kedua kubu berkejaran di tangga restoran, kemudian berlanjut hingga di depan Hotel Grand Hyatt. Yorrys Raweyai, yang berada di restoran yang sama, berlari ke bawah menengahi keributan. "Bikin malu saja," ujar Yorrys.

Fahd membantah tudingan bahwa kubunya mengeroyok Fayakhun. Versi Fahd, pada awalnya dia menghampiri Fayakhun, yang sedang beristirahat di Fountain Lounge. Dia hendak menanyakan klaim delegasi Golkar DKI Jakarta sebanyak 35 ribu orang. Fahd merasa jumlah itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. "Hanya 10 ribu. Itu pun kurang," kata Fahd.

Fayakhun tak terima dengan tudingan Fahd. Sebab, Fahd bukan anggota panitia penyelenggara dan tidak memiliki kewenangan menanyakan jumlah peserta parade. "Dia bilang, 'Kamu jangan macam-macam, nanti saya habisi'," ujar Fahd menirukan ucapan Fayakhun. Seorang politikus Golkar menuturkan, klaim estimasi peserta atau massa menjadi penting karena menyangkut jumlah uang untuk setiap koordinator lapangan. Uang ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan peserta, seperti biaya perjalanan dan konsumsi.

Soal pengeroyokan, Fayakhun memiliki versi berbeda. Saat itu, kata dia, Fahd memanggilnya dan bertanya tentang sesuatu yang bukan bidangnya sebagai Ketua DPP Golkar bidang pemuda. "Tiba-tiba dari samping ada yang memukul, kemudian saya agak mengelak," ujar Fayakhun. Fahd membantah, "Saya tak memukul, bisa lihat CCTV hotel."

Fayakhun sempat melaporkan tiga kader Golkar, yakni Fahd, Abdul Hafids, dan Nursam Haliq, atas dugaan pengeroyokan itu ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Tak terima dengan laporan ini, Fahd juga melaporkan Fayakhun ke polisi dengan pasal pencemaran nama, fitnah, dan perbuatan tak menyenangkan. Dia melaporkan pula Fayakhun ke Mahkamah Kehormatan Dewan. "Dugaan pelanggaran kode etik," kata Fahd.

Ketua Umum Golkar Setya Novanto turun tangan meredam persoalan. Sehari setelah kejadian, Setya memanggil keduanya ke kantor Golkar di Slipi, Jakarta, dan meminta mereka mencabut laporan. Rabu pekan lalu, keduanya mencabut laporan yang sudah dibuat di Polda Metro Jaya.

Parade Kita Indonesia disiapkan dengan amat mendadak. Mulanya sejumlah politikus partai pendukung pemerintah khawatir terhadap unjuk rasa dugaan penistaan agama yang berlangsung terus-menerus. Dua pekan lalu, sejumlah pengurus Golkar dan NasDem berkumpul di kantor NasDem di kawasan Gondangdia, Jakarta,membicarakan langkah-langkah untuk mengantisipasi unjuk rasa anti-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu. Dari pertemuan itu, para politikus ini bersepakat menggelar pawai kebangsaan bertema kebinekaan.

Golkar menunjuk Yorrys Raweyai dan NasDem memilih Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai koordinator aksi. "Persiapan memang cuma seminggu," kata Viktor. Dia tak menampik adanya anggapan publik bahwa Parade Kita Indonesia merupakan tandingan atas unjuk rasa dua hari sebelumnya. "Yang pasti, tujuan kami tidak seperti yang dituduhkan," ujarnya.

Pada awalnya, Yorrys menuturkan, Golkar dan NasDem ingin mengajak semua partai pendukung pemerintah berpartisipasi dalam acara itu. Namun sejumlah partai menolak karena mencurigai acara ini menjadi ajang konsolidasi Golkar dan NasDem sebagai persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah. "Memang ada tudingan seperti itu," kata Yorrys. Adapun Viktor menyebutkan, "Ya, tidak apa-apa juga disebut konsolidasi."

Viktor pun memerintahkan pengurus NasDem tingkat provinsi mengirimkan massa ke Jakarta. Dia mencontohkan pengurus NasDem Bali yang mengirim 5.000 orang untuk ikut dalam kegiatan ini. Menurut Ketua Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat ini, seluruh pembiayaan dan logistik keberangkatan ditanggung pengurus daerah. "Total kader NasDem yang hadir mencapai 200 ribu orang," ujar Viktor.

Viktor mengakui acara ini menghabiskan dana yang tak sedikit. Namun dia mengatakan pembiayaan acara berasal dari saweran para kader partai pendukung aksi. Dia sendiri mengklaim menghabiskan dana hingga Rp 10 miliar. Yorrys, yang bertanggung jawab atas parkir dan keamanan, juga mengaku merogoh kocek sendiri. "Untuk parkir, paling tidak menghabiskan duit hingga Rp 400 juta," katanya.

Untuk meramaikan parade, Partai Golkar juga membuat edaran resmi pengerahan kader di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dalam surat tertanggal 29 November yang diteken Agun Gunandjar Sudarsa, Golkar menyatakan bakal mengirimkan 120 ribu orang untuk memeriahkan parade ini. Kader itu didatangkan dari Jakarta sebanyak 30 ribu orang, Jawa Barat 67.500 orang, dan Banten 27.500 orang.

Sebagai tambahan iming-iming, Golkar menyelenggarakan kompetisi bagi pengurus tingkat kabupaten/kota tentang peserta parade. Dalam suratnya, Agun menyatakan kabupaten yang pesertanya paling lengkap jumlahnya, tertib, rapi, dan berseragam bakal diberi uang mulai Rp 100 juta untuk peringkat pertama hingga Rp 25 juta untuk peringkat keempat. Agun mengakui memang membuat surat tersebut.

Bukan hanya partai politik, sejumlah kementerian, terutama yang dipimpin kader partai, membuat surat edaran serupa. Viktor mengatakan mereka memang mengimbau kadernya yang menjadi menteri ikut mengerahkan massa. Kementerian Perdagangan, yang dipimpin kader NasDem, Enggartiasto Lukita, mengemas mobilisasi peserta aksi dalam acara Olahraga Bersama Menteri Perdagangan. Dalam surat yang diteken Sekretaris Jenderal Srie Agustina, setiap unit eselon II diwajibkan mengirim sepuluh orang untuk mengikuti acara tersebut.

Surat edaran serupa dikeluarkan Kementerian Sosial. Dalam suratnya, kementerian ini mengimbau pegawainya hadir dalam acara Gelar Budaya Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Andi Hanindito, membenarkan surat itu. Namun dia menampik adanya motif politik dalam pengerahan pegawainya. "Kami biasa melakukan kegiatan saat car-free day. Hanya, kali ini (pakai surat) agar lebih terkoordinasi," ujarnya.

Bukan hanya kementerian, sejumlah perusahaan pengembang di Jakarta ikut menyumbangkan massa. Grup Agung Sedayu, penggarap proyek Pulau G reklamasi Teluk Jakarta, misalnya, menunjuk sejumlah koordinator lapangan di sejumlah lokasi, seperti Pantai Indah Kapuk, Duta Merlin, dan Mall of Indonesia, Kelapa Gading. Perusahaan swasta lain yang ikut mengerahkan massa adalah Grup Artha Graha. Dalam surat tertanggal 2 Desember dari divisi sumber daya manusianya, Artha Graha mewajibkan semua karyawannya dari level kepala divisi hingga sopir dan office boy ikut serta dalam parade ini.

Viktor Laiskodat, yang juga salah satu komisaris di Grup Artha Graha, membenarkan adanya mobilisasi karyawan Artha Graha. "Memang saya yang perintahkan," ujar Viktor. Politikus Golkar, Zainuddin Amali, mengatakan panitia tak pernah meminta bantuan pemerintah atau perusahaan swasta. "Tapi, kalau besok ada acara yang berbarengan dan orang-orang mengaitkannya, ya, aduuuh...," ujarnya.

Dominasi Golkar dan NasDem terlihat menjelang pelaksanaan acara. Pusat kendali kegiatan parade berada di dua hotel di dekat Bundaran Hotel Indonesia. Anggota panitia pelaksana, seperti Yorrys, Viktor, dan Agun, diinapkan di Hotel Kempinski. Ketua umum partai, yaitu Setya Novanto dan Surya Paloh, menginap di lantai 26 Hotel Grand Hyatt, yang juga menjadi pusat koordinasi kegiatan. Sabtu malam dua pekan lalu, Tempo memantau kesibukan kader dua partai tersebut menyiapkan panggung, termasuk berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Yorrys mengatakan partainya memang membentuk satuan petugas untuk mengawasi peserta parade agar tak membawa atribut pemilihan kepala daerah. Sebab, kata dia, mereka bersepakat parade ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun dia tak bisa membendung jika ada kader Golkar yang menggunakan identitas partai. Salah satu alasannya, kata Yorrys, adalah untuk mengetahui estimasi massa. "Lagi pula, sebagian sudah di tengah jalan. Mereka tak membawa baju ganti," Yorrys beralasan.

Pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan hari bebas kendaraan bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Viktor mengakui, sejak awal, mereka sudah mengetahui soal larangan ini. Namun, menurut dia, ada persoalan lebih besar, yakni soal kebangsaan yang diusung parade ini. "Persoalannya, memang ada banyak atribut partai," ujar Viktor.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, mengatakan tak akan memberikan sanksi kepada panitia. Menurut Soni, mereka hanya dimintai klarifikasi bahwa ada aturan yang dilanggar. Adapun Viktor menyebutkan mereka siap menerima konsekuensi atas pelanggaran ini. "Kabarnya, kami disuruh menanam pohon," ujarnya.

Wayan Agus Purnomo. Afrilia Suryanis, Ahmad Faiz, Denis Riantiza