Sekjen PBB Kofi Annan:''Kami Akan Memonitor Peradilan Hak Asasi Indonesia"

MALAIKAT penyelamat itu bernama Kofi Annan. Begitu setidaknya kesan sementara yang terpatri di benak para jenderal TNI yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini dalam kunjungannya ke Jakarta dan Tim-Tim pekan lalu menegaskan tidak akan merekomendasikan pembentukan peradilan internasional jika pemerintah Indonesia benar-benar melaksanakan proses peradilannya secara transparan dan memenuhi standar internasional.

Annan malah mengaku, ia secara pribadi terkesan dengan pemerintah Indonesia yang sudah mengambil tanggung jawab dengan membawa semua pihak yang bertanggung jawab dalam perusakan di Timor Timur ke pengadilan. ''Saya kira proses itu sudah mulai, dan kita harus membiarkan proses peradilan itu berlangsung dengan semestinya," kata bapak tiga anak ini.

Tugas di daerah yang mengalami konflik demi konflik bersenjata mewarnai lembaran karir Annan di badan dunia ini. Pasca-Perang Teluk 1990 lalu, misalnya, PBB meminta Annan mengawasi pertukaran 900 sandera. Lima tahun kemudian, suami dari seorang pengacara, Nane Annan, ini juga pernah bertugas di Bosnia dan Herzegovina, Yugoslavia, untuk mengoordinasikan peralihan tanggung jawab keamanan dari pasukan Unprofor-nya PBB ke IFOR pimpinan Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

Kendati begitu, penyandang gelar master bidang manajemen dari Massachusetts Institute of Technology ini tak kuasa menahan emosinya melihat kondisi rakyat Tim-Tim. ''Apa yang saya lihat, terutama di Liquica, jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan," ujarnya. Berikut petikan wawancara reporter TEMPO, Wendi Ruky, bersama sejumlah wartawan dari dalam dan luar negeri sebelum Kofi Annan bertolak ke Darwin, Australia, Jumat pagi.

---

Apa prioritas yang mesti dilakukan untuk rakyat Tim-Tim?

Rekonsiliasi antarwarga Timor Timur harus menjadi prioritas. Para ahli dari PBB akan membantu warga Timor Timur untuk mempercepat proses rekonsiliasi di negara muda ini. Mereka yang dulu prointegrasi dan mereka yang prokemerdekaan harus bisa menemukan titik temu untuk menuju Timor Timur yang lebih baik.

Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh PBB dalam membantu warga Tim-Tim? Apakah bantuan PBB tidak akan membuat mereka menjadi bergantung pada dunia internasional?

Saya minta Anda jangan khawatir akan munculnya ketergantungan warga Timor Timur akibat kehadiran PBB di bumi Loro Sa'e. Bukan ini misi kami di sini. Kami ingin warga Timor Timur mandiri dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Bagaimana kalau harapan Anda ini tidak terwujud?

Kalau ternyata kehadiran PBB justru menciptakan iklim dependensi, artinya kami telah gagal. Kami tidak berniat untuk tinggal di Timor Timur selamanya.

Sampai kapan PBB bakal bertahan di sini?

Dewan Keamanan PBB-lah yang nanti akan memutuskan sampai kapan pasukan penjaga perdamaian perlu ada di sini.

Apa tanggapan Anda tentang tindak lanjut pemeriksaan tersangka pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur oleh pemerintah Indonesia?

Kami berjanji untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi semasa dan pascajajak pendapat Agustus 1999 lalu akan dibawa ke pengadilan. Tugas ini adalah hal yang mutlak dilakukan dan pemerintah Indonesia telah meyakinkan saya atas keseriusan mereka dalam menanganinya.

Apakah benar PBB tidak merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional untuk para pelanggar hak asasi manusia di Timor Timur ini?

Jika pemerintah Indonesia mampu melaksanakan pengadilan hak asasi yang kredibel, Dewan Keamanan PBB tidak akan merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional. Tapi, sekali lagi, hal ini bergantung sepenuhnya pada komitmen Indonesia dalam melaksanakan jalannya peradilan.

Pendek kata, jika ingin menghindari pengadilan internasional, pemerintah Indonesia harus membuktikan bahwa pengadilan hak asasi yang dilakukannya betul-betul transparan dan memenuhi standar internasional. Untuk itu, kami akan memonitor sepenuhnya proses peradilan tersangka pelanggar hak asasi di Timor Timur.

Apa tindakan PBB selanjutnya terhadap para pengungsi Timor Timur?

Masalah pengungsi adalah hal lain yang tentu juga menjadi perhatian PBB. Kami dan pemerintah Indonesia telah sepakat untuk bekerja sama mengembalikan para pengungsi yang kini masih berada di Timor Barat ke kampung halamannya. Proses ini tentu saja dapat berlangsung jika mereka memang ingin kembali pulang.

Sementara itu, mereka yang memilih tinggal di wilayah Indonesia akan direlokasikan melalui program transmigrasi lokal. Yang tak kalah pentingnya adalah jaminan bahwa para anggota milisi tidak lagi mengintimidasi mereka.