Setelah Disuntik Keberanian

GOLONGAN Karya harus berdiri di depan dalam posisi sentral. Setidaknya, itulah harapan Presiden Soeharto, yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar, dalam pidatonya membuka rapat pimpinan (rapim) di Gedung Serba Guna Senayan, Selasa pekan lalu. "Golkar harus semakin mampu dan arif membaca tanda-tanda zaman. Senantiasa menyesuaikan dan menyegarkan diri sehingga tetap dapat berdiri di depan dalam posisi sentral dan pemberi arah bagi perkembangan. Bukannya pada posisi pinggiran," tandas Pak Harto, seperti dibacakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Soepardjo Rustam. Agaknya, tantangan berat itu membuat sekitar 300 pimpinan pusat dan daerah bukan sekadar tinggal menyetujui bulatbulat berbagai rancangan yang disiapkan panitia dalam tas yang dibagikan sebelum acara pembukaan. Akhirnya, tiga komisi setelah berapat selama tiga hari -- harus membuat rumusan baru yang sedikit berbeda dengan tiga rancangan. Hasil rapim pertama dalam masa kepengurusan DPP yang diketuai Wahono itu meliputi: Pernyataan Politik Golkar, Kebijaksanaan Politik Golkar enghadapi Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, dan Rekomendasi Rapim Paripurna I Golkar. Agaknya, tantangan itu bukan perkara mudah bagi Golkar. Karena, seperti dikatakan Presiden Soeharto pada acara peringatan puncak HUT ke-25 Golkar Jumat lalu, "enjelang akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 nanti, umat manusia akan memasuki zaman baru yang belum pernah dialami umat manusia selama ini." Zaman baru itu, menurut Presiden, berupa dinamika yang sangat cepat dan luas jangkauannya. "Di hadapan kita seolah-olah terbentang berbagai pilihan baru, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, ataupun di bidang sosial budaya," kata Pak Harto. Untuk itu, kecuali pembangunan di bidang ekonomi, Presiden juga meminta, harus dicari kecepatan pembangunan politik yang sesuai. Pembangunan politik yang diabaikan, seperti pengalaman semua negara berkembang, dapat menjadi sumber bagi kelambatan dan kemunduran. Bahkan, bisa menggagalkan seluruh pembangunan menuju tinggal landas. Sebaliknya, kata Presiden, pembangunan politik yang terlalu jauh mendahului kemajuan pembangunan bidang lainnya juga dapat menjadi sumber munculnya berbagai kesulitan dan perma salahan yang mengganggu kemajuan pembangunan. Rapim -- sebagai acara tetap menjelang HUT -- seperti biasanya, mengeluarkan Pernyataan Politik. Rumusan komisi A itu antara lain menyebutkan bahwa Golkar menegaskan kembali keberadaannya sebagai alat perjuangan rakyat dengan prinsip demokratis, terbuka, kebersamaan, dan tanggap. Golkar juga menyatakan tekad dan pendirian untuk memelihara kelangsungan dan keteraturan mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan. Pemilu menjadi salah satu mata rantainya. Sehubungan dengan itu, Golkar bersikap "menentang sekeras-kerasnya segala perbuatan/upaya dan gejala yang tidak konstitusional dan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau yang merongrong Kepemimpinan Nasional yang sah". Sedangkan di bidang Kebijaksanaan Politik Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, yang dihasilkan Komisi B, Golkar merasa perlu memperhatikan masalah yang dihadapi bangsa dalam mentransformasikan dirinya menjadi masyarakat industri yang modern. Masyarakat industri yang ingin dibangun dalam Era Tinggal Landas nanti mengandung arti peningkatan kualitas hidup bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Rekomendasi Rapim I Golkar rumusan Komisi C lebih mengacu ke pemantapan organisasi. Ditekankan, keberadaan Golkar sebagai organisasi tak dapat dipisahkan dari dukungan kadernya yang tersebar dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Untuk membuahkan tiga rumusan itu rapim sempat dibumbui protes dan diskusi intensif. "Suasana memang terasa lebih berani dan terbuka," kata Brigjen. Mudyono, ketua DPD Golkar Sumatera Utara kepada Sarluhut Napitupulu dari TEMPO. Apalagi, sebelum Rapim, para peserta sempat mengikuti seminar sehari bertemakan "Refleksi Pemikiran Lanjutan Tentang Pembaharuan" yang cukup terbuka. Bahkan, Menteri Penertiban Aparatur Negara Sarwono Kusumaatmadja, sebagai pembicara, sempat melontarkan gagasan-gagasan yang "berani". Bekas Sekjen DPP Golkar itu mengajak memikirkan untuk mengubah Golkar "dari sekadar mesin pemenang suara pada pemilu" menjadi partai yang mampu menjawab pertanyaan "mengapa Golkar harus dimenangkan". "Salah satu maksud diadakannya seminar itu, memang, untuk merangsang keberanian melontarkan pendapat," kata Sekjen Golkar Rachmat Witoelar. Suntikan keberanian untuk menyumbangkan pikiran itujuga diberikan Presiden Soeharto sebelum rapim dibuka. "Kemampuan melakukan antisipasi dan berprakarsa merupakan unsur penting dalam suatu organisasi sosial politik yang menuju pada kedewasaan dan kernatangannya," katanya. Arahan ini tersirat pula dalam rekomendasi wakilnya di DPR. "FKP perlu diberi peranan dan tanggung jawab lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai dengan garis kebijaksanaan organisasi." Apakah bisa diartikan fraksi bersimbol beringin itu akan semakin berkibar di DPR dan DPRD? "Sudah sejak dahulu, saya mengharapkan FKP lebih nyaring, tapi terarah," kata Rachmat Witoelar. "Pokoknya, ayo, lepaskan rem tangan, tidak ada yang akan di-recall," tambahnya. Nampaknya, daerah pun akan segera "memasyarakatkan" hasil rapim itu. "Kita akan lebih berani menyalurkan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya," kata Brigjen. Mudyono di Medan. Jelas, ini menggembirakan DPP Golkar di Jakarta, seperti dikatakan Rachmat: "Kita kan tak ingin robot-robot di daerah." Bambang Harymurti dan Rustam F. Mandayun