Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyayangkan keluhan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Menurut dia, Jokowi sebagai presiden harus dapat menyelesaikan persoalan defisit BPJS Kesehatan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pak Jokowi itu sepeda diurusin sama dia, bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi buku, masa BPJS yang 80 juta orang ngeluh?" ujar Andre di kawasan Raden Saleh, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.
Andre mengatakan urusan defisit BPJS Kesehatan memang jadi tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Sebab, kata dia, BPJS kesehatan juga merupakan salah satu janji kampanye Jokowi terkait kartu sehat Indonesia.
"Aneh. Yang pencitraan dia mau, bagian suruh kerja tak mau. Itu yang kami sayangkan, presiden itu mikir dan kerja," katanya.
Jokowi menyampaikan keluhan soal BPJS Kesehatan dalam pidatonya di pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Rabu kemarin. Jokowi menilai urusan defisit ini semestinya bisa diselesaikan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS.
Jokowi mewanti-wanti Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris agar tahun depan masalah defisit ini bisa selesai tanpa perlu minta solusi darinya. Alasannya persoalan defisit ini sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu dan seharusnya sudah ada solusi.
"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai ke Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten," kata Jokowi.
Sebelumnya pemerintah memutuskan mengucurkan Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Dana talangan ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018.
Jokowi mengungkapkan kekesalannya kepada BPJS setelah memutuskan untuk memberi talangan sebesar Rp 4,9 triliun itu. Menurut dia, pihak BPJS menganggap angka itu masih kurang. Jokowi menilai seharusnya BPJS memperbaiki manajemennya ketimbang terus meminta bantuan pemerintah.
Foto 
