Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespons target pencapaian Minimum Essential Forces (MEF) 70 persen pada akhir 2024. Prabowo mengakui bahwa dalam 2-3 tahun terakhir, anggaran pemerintah harus memilih fokus pada krisis dunia seperti ancaman pandemi Covid-19 terlebih dahulu untuk melindungi masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi kalau masalah alutsista (alat utama sistem pertahanan) tertunda, itu kita harus menghadapinya," kata Prabowo usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Kemenhan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Januari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024. Pemenuhan MEF tahap III berangkat dari pencapaian MEF tahap II periode 2014-2019 yang mencapai sekitar 62 persen dari target sebesar 74,62 persen.
Dengan fokus tersebut, Prabowo pun menyebut pemerintah berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Selepas Covid-19, pemerintah pun dapat pekerja rumah baru untuk mengamankan ekonomi. Prabowo mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di berbagai kesempatan soal IMF yang meramalkan dunia akan resesi.
"Sepertiga negara di dunia, 70 negara oleh IMF diramalkan akan jadi pasien IMF alias bangkrut. jadi kita bersyukur kita masih kuat," kata Prabowo.
"Jadi masalah kapan tercapainya pokoknya kita yakin bahwa kita mampu menjaga republik ini," kata dia. Ketua Umum Gerindra ini pun menyatakan dirinya percaya pada kemampuan industri lokal dalam mencapai target MEF tersebut.
Sementara itu, Jokowi dalam rapat pimpinan inu memerintahkan Prabowo untuk bisa mengorkestrasi alias memadukan informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi. "Didalam saya menyampaikan pentingnya Kemenhan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi.
Jokowi menyebut informasi intelijen yang dimiliki BIN (Badan Intelijen Negara), Polri, sampai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi info yang solid, tiap info itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah kebijakan," kata Jokowi singkat.
Baca: Jokowi Perintahkan Prabowo Kelola Info Intelijen di BIN hingga BSSN
Foto 
