Stop Bantuan Untuk Indonesia

BANTUAN untuk Indonesia harus dihentikan. Begitu bunyi salah satu kalimat dalam resolusi Partai Buruh Belanda di bawah pasal "kerjasama penbangunan", akhir bulan lalu. Resolusi yang diputuskan oleh kongres Partai Buruh (Partij van den Arbeid) itu, merupakan bagian dari Program Pemilu '77 di Negeri Belanda, 25 Mei yang akan datang. Menurut sumber TEMPO, resolusi penghentian bantuan untuk Indonesia itu, hanya dimenangkan oleh mayoritas sederhana. Tapi ditentang oleh fraksi Menteri-Menteri Partai Buruh - termasuk Menteri Kerjasama Pembangunan, Jan Pronk - dan pengurus Partai Buruh sendiri. Pendukungnya adalah sayap pemuda dalam Partai Buruh yang duduk di luar pengurus partai dan pemerintah. Fraksi pemerintah & pengurus partai, sebenarnya punya usul lain. Yakni supaya bantuan pemerintah Belanda untuk pemerintah Indonesia diteruskan, tapi dengan "beberapa perubahan arah bantuan". Perubahan apa yang dimaksud, belum jelas. Tapi menghadapi sidang IGGI April mendatang, pemerintah Belanda, menurut Pronk, masih akan tetap memberikan bantuan untuk Indonesia, untuk tahun anggaran 1977/78. Partai Agama Kalau pun Partai Buruh akan menang lagi dan duduk dalam pemerintah baru selama 3 tahun mendatang (1977-1981), resolusi itu baru akan efektif mulai tahun 1978. Tapi pemerintah yang baru akan sukar untuk menerima dan menjalankan resolusi Partai Buruh itu secara bulat. Sebab kalau pun Partai Buruh menang lagi, survai pendapat umurn menunjukkan bahwa partai sosialis itu harus tetap brkoalisi dengan partai-partai agama yang tergabung dalam CDA (Christen Democratische Appel). Sedang CDA -- yang diperkirakan akan menduduki lebih banyak kursi dalam parlemen & pemerintah baru nanti - sikapnya jauh lebih moderat menyangkut bantuan terhadap Indonesia. Jadi terpaksa akan ada tawar-menawar. Maka usul Pronk untuk melanjutkan bantuan terhadap Indonesia, dengan perubahan arah di sana-sini, lebih besar kansnya untuk diterima. Namun menurut sumber TEMPO "sulit sekali menilai seberapa jauh bantuan Belanda, yang hanya 4% dari seluruh bantuan IGGI tahun lalu, dapat mempengaruhi perubahan sosial di Indonesia". Rakyat Termiskin Sementara itu tak mudah melaksanakan ketentuan Pronk agar 25% dari seluruh bantuan Belanda diarahkan untuk proyek-proyek sosial, yang dapat memperbaiki nasib 40 rakyat termiskin di Indonesia. Sampai saat ini, target Pronk itu belum dapat dicapai karena berbagai hambatan "birokratis" dan "politis". Dan sebelum tampil ke parlemen Pronk harus menyiapkan tangkisan terhadap serangan-serangan politis para penentangnya. Isyu tahanan politik, menurut pengamatan wartawan TEMPO G.Y. Adicondro yang ke Belanda awal bulan lalu, ternyata belum mati dengan dibebaskannya 2.500 tahanan politik awal Desember 1976. Kendati demikian, tak sedikit suara yang mendukung gagasan fraksi minoritas Partai Buruh untuk meneruskan bantuan pada Indonesia, tapi dengan perubahan arah. Dalam hal ini mereka melihat kasus Cili, yang kini tidak lagi dibantu oleh Pronk lewat saluran resmi tapi hanya lewat saluran swasta. Khususnya saluran gereja (Cebemo dan ICCO) dan organisasi swasta yang tidak berpredikat agama (Novib). Zandvoort Sebenarnya, dasar-dasar untuk perubahan sasaran bantuan Belanda sudah diletakkan dua tahun lalu. Waktu itu, dalam suatu persetujuan di kota pantai Zandvoort antara Pronk dengan ketiga organisasi swasta yang ditunjangnya, ditetapkan pergeseran prioritas bantuan agar sasaran "40% rakyat termiskin" dapat diperbaiki nasibnya secara lebih efektif. Namun nyatanya, pemerintah Belanda sendiri sulit untuk mengurangi bantuan untuk proyek-proyek besar pemerintah di kota-kota besar. Hal ini bisa dimengerti, mengingat bantuan pemerintah Belanda itu tidak terlepas dari kepentingan bisnis Belanda sendiri. PMA Belanda di Indonesia misalnya, kini sudah naik ke anak tangga ke-6, dengan jumlah modal tertanam 450 juta gulden ($AS 180 juta). Sementara itu, jumlah bantuan tahunan pemerintah Belanda sudah naik menjadi $AS 45 juta atau No. 3 sesudah Jepang dan AS.