Sudah Perlukah Indonesia Vaksin Booster

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemerintah menargetkan program vaksinasi dosis ketiga dimulai Januari 2022.
Akan menggandeng swasta menggelar vaksin booster berbayar.
Vaksinasi reguler masih bermasalah.

BELUM selesai vaksin Covid-19 dosis pertama dan kedua diberikan, pemerintah sudah menyiapkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Pemerintah bahkan menargetkan distribusi awal vaksin penguat untuk masyarakat umum dimulai pada Januari 2022. “Ini permintaan Bapak Presiden untuk mengantisipasi varian Omicron,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin, 6 Desember lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Varian baru Covid-19, Omicron, yang bermula dari Botswana di Afrika Selatan sudah menyebar ke 57 negara. Meski infeksinya masif, sejumlah negara melaporkan orang yang terinfeksi varian baru ini memiliki gejala ringan, tak semematikan varian Delta pada pertengahan tahun ini. Meski begitu, sejumlah negara buru-buru memberikan vaksin booster kepada masyarakat umum.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut data Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), vaksin booster baru bisa diberikan jika vaksinasi reguler sudah melampaui separuh target. Sementara itu, di Indonesia, hingga 10 Desember 2021, vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 69,84 persen tapi dosis kedua baru 49,05 persen. Pemerintah sedang mengebut pencapaian target 80 persen vaksin dosis pertama hingga akhir tahun.

Distribusi vaksin masih menjadi kendala di banyak daerah. Seperti di Lumajang, kabupaten paling parah di Jawa Timur yang terkena dampak letusan Gunung Semeru pada Sabtu, 4 Desember lalu. Vaksinasi untuk para pengungsi di lapangan Sumberwuluh terjadi ketika Presiden Joko Widodo menengok pengungsi pada Selasa, 7 Desember lalu.

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin saat vaksinasi COVID-19 massal dosis booster di Graha Wana Bhakti Yasa, Yogyakarta, 30 November 2021/ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Ada pos khusus yang dibangun Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang untuk melayani vaksinasi bagi masyarakat. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Ajun Komisaris Besar Anananingati mengatakan pos itu menyediakan layanan vaksinasi Covid-19 “Untuk menambah cakupan vaksinasi.” Namun, pada Kamis, 9 Desember lalu, warga yang antre kecele karena petugas vaksin tak datang ke pos itu

Menurut seorang penjaga, petugas vaksinasi RS Bhayangkara tak selalu ada di Sumberwuluh karena harus berpindah-pindah memenuhi permintaan layanan vaksin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Lumajang Marshall Trihandono tengah meminta tambahan 5.000 dosis vaksin Sinovac khusus untuk pengungsi letusan Gunung Semeru kepada pemerintah pusat.

Di Jawa Timur, menurut data Kementerian Kesehatan, Lumajang termasuk sepuluh daerah dengan vaksinasi Covid-19 terendah. Hingga 10 Desember 2021, vaksinasi Covid-19 dosis pertama di kabupaten ini baru 62,08 persen. Menurut Marshall, vaksinasi di Lumajang sempat terhambat masalah distribusi.

Di luar soal distribusi, vaksin reguler banyak masalahnya. LaporCovid-19, koalisi masyarakat yang mengawasi penanganan pandemi, menerima 306 aduan ihwal vaksinasi sejak Agustus lalu. Sebanyak 55 aduan menyangkut penyalahgunaan vaksin. “Misalnya vaksin booster diberikan bukan untuk tenaga kesehatan,” ujar Agus Sarwono, perwakilan LaporCovid-19.

Vaksin booster merupakan vaksin jenis ketiga yang khusus diberikan kepada tenaga kesehatan yang paling rawan terpapar virus corona. Untuk masyarakat umum, rencana pemberian vaksin tambahan ini mencuat sejak Oktober lalu.

Dalam rapat dengan Komisi Kesehatan DPR pada awal November, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin booster akan diberikan pertama kepada kelompok lanjut usia. Budi Sadikin memperkirakan separuh vaksinasi reguler dosis kedua tercapai pada akhir tahun.

ITAGI saat ini tengah menguji merek vaksin untuk dosis ketiga. Bersama sejumlah pakar dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, mereka menguji penggunaan vaksin berbeda merek sebagai penguat imunitas. Menurut Ketua ITAGI Sri Rezeki Hadinegoro, vaksin booster bisa berplatform homologous—sama dengan dosis pertama dan kedua—atau heterelogous. “Penelitiannya belum selesai,” tuturnya.

Kepala Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto mengatakan kajian platform vaksin booster ini diperkirakan baru rampung pada April 2022. Karena itu, pernyataan Agus berbeda dengan optimisme Menteri Budi Gunadi atau perintah Presiden Jokowi soal pemberian vaksin tambahan untuk masyarakat umum pada Januari 2022.

Jika merujuk pada data ITAGI, vaksinasi di kelompok usia tua dan memiliki penyakit bawaan (komorbid) juga masih rendah. Hingga awal Desember, vaksinasi dosis pertama kelompok ini masih di bawah 60 persen. Surat edaran Menteri Kesehatan pada awal Februari lalu yang menyebut vaksin Covid-19 aman bagi orang tua, pemilik komorbid, dan ibu menyusui, rupanya kurang mempan.

Di sejumlah daerah, para petugas kesehatan mengakui ada ketakutan masyarakat di tiga kelompok ini untuk datang ke fasilitas kesehatan guna divaksin. Di Kota Ambon, misalnya, baru 63,4 persen orang tua yang mendapatkan vaksin dosis pertama. “Mereka takut karena termakan berita hoaks sehingga menolak vaksin,” ujar juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Ambon Joy Adriaansz.

Di Batam, Kepulauan Riau, juga sama. Aisyah, penduduk kota itu yang berusia 65 tahun, khawatir jika mendapatkan vaksin akan berdampak pada kesehatannya karena memiliki riwayat sakit tekanan darah tinggi. Dilla, seorang ibu menyusui, juga ragu vaksin tak mempengaruhi bayinya. “Soalnya, info soal corona ini berubah-ubah,” ucapnya.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan vaksin booster tak akan mengganggu program vaksinasi dosis pertama dan kedua, terutama bagi kelompok usia tua dan komorbid. Agar tak tumpang-tindih, vaksin reguler akan tersedia di fasilitas kesehatan milik pemerintah. “Sementara booster di swasta,” tuturnya.

Di luar soal uji klinis dan rasio vaksin reguler, ketersediaan vaksin booster juga menjadi problem. Soalnya, sebagian besar vaksin Covid-19 berasal dari sumbangan negara lain. Itu sebabnya, dari anggaran Rp 50 triliun, pemerintah baru menghabiskan uang untuk belanja vaksin Rp 28,2 triliun hingga akhir Oktober lalu.

Untuk vaksin booster bagi masyarakat umum, Kementerian Kesehatan berencana tetap memakai merek vaksin impor karena vaksin Merah Putih yang tengah diteliti lembaga molekuler biologi Eijkman belum rampung. Sejauh ini riset vaksin paling cepat diampu Universitas Airlangga dan PT Biotis Pharmaceuticals. Tapi, kata ketua tim penelitinya, Fedik Abdul Rantam, mereka baru menyiapkan produksi untuk uji klinis tahap I dan II

Menurut Fedik, vaksin Merah Putih untuk booster sempat dibicarakan dalam rapat bersama tim Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Koordinator Perekonomian, dua pekan lalu. “Penentuan bisa untuk booster setelah uji klinis fase III,” kata dia. “Kemungkinan Juni 2022.”

Untuk pembiayaan vaksin booster, pemerintah menyiapkan dua skema. Bagi penerima bantuan iuran (PBI), fasilitas di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah akan menanggung sepenuhnya. Jumlah peserta PBI kira-kira 100 juta orang. “Masih proses,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Skema kedua, terbuka vaksin booster berbayar atau vaksinasi mandiri untuk masyarakat bukan penerima PBI. Menteri Kesehatan Budi Sadikin sempat menyebutkan tarifnya tak lebih dari Rp 300 ribu per dosis. Ia sudah membuat aturan tentang vaksin berbayar lewat peraturan Nomor 19 Tahun 2021. PT Kimia Farma yang akan menyediakannya dengan harga Rp 321 ribu plus biaya layanan. Tapi Presiden Joko Widodo membatalkannya setelah banyak yang mempersoalkan.

Jika pemerintah sibuk merencanakan vaksin booster dengan segala masalahnya, para epidemiolog menganggap rencana ini belum perlu. Menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, tak ada alasan epidemiologis yang menuntut kebutuhan vaksin ketiga. Bahkan, kata dia, untuk kelompok masyarakat paling berisiko sekalipun.

Beberapa negara yang memberikan vaksin ketiga karena muncul infeksi virus Covid-19 pada mereka yang telah mendapatkan imunisasi lengkap. Pemberian vaksin ketiga, kata Pandu, dipicu oleh kepanikan munculnya Omicron. Padahal, menurut dia, situasi saat ini berbeda dengan ketika varian Delta menyebar pada Juni-Agustus 2021.

Vaksin di Indonesia, ujar Pandu, memakai jenis virus yang dilemahkan. Inactivated virus ini ternyata bisa cepat mengenali varian-varian baru virus corona sehingga lekas membangun daya tahan tubuh ketika terpapar virus. Brasil, Turki, dan India memakai jenis vaksin yang sama dengan Indonesia. “Mereka belum memberlakukan vaksin booster,” tuturnya.

Pandu Riono/Putri Ratnawisesa

Pemerintah daerah punya pandangan lain lagi soal vaksin booster. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku belum pernah diajak rapat tentang distribusi vaksin tambahan ini. Menurut dia, pemberian vaksin dosis ketiga jika diresmikan Januari 2022 akan membuat kegaduhan karena vaksin dosis pertama dan kedua belum mencapai target separuhnya. “Sebaiknya ditunda dan fokus pada vaksinasi reguler,” ucap Ridwan. “Dari kacamata orang yang belum mendapatkan vaksin, seolah-olah ada ketidakadilan.”

Untuk menghindarkan kekhawatiran Ridwan Kamil, Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan surat edaran yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan vaksin dosis ketiga ini. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan, vaksin booster ditujukan untuk masyarakat lanjut usia dan rentan. “Aplikasi PeduliLindungi akan memastikan vaksinasi berjalan cepat dan kami audit,” katanya.