Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini menurutnya sudah cukup kuat menjadi modal masa depan untuk melindungi kepentingan nasional dalam menjaga sumber daya laut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Misalnya di era Jokowi ini, ujar Susi Pudjiastuti, telah keluar kebijakan moratorium atau pembatasan kapal asing melalui Peraturan Presiden (perpres) nomor 44 tahun 2016.
Jokowi mengeluarkan perpres itu, ujar Susi, dilatarbelakangi operasional kapal asing lebih banyak dampak buruknya daripada dampak baik bagi kepentingan nasional.
"Jadi secara policy atau regulasi, kita sudah coba membentengi, saya berharap kebijakan ini tak diubah rezim manapun, karena aturan ini sudah baik," ujar Susi saat menghadiri event Security Summit di Yogyakarta, Kamis 18 Oktober 2018.
Meski Susi mengakui harapan agar ke depan regulasi untuk melindungi kepentingan nasional atas laut itu bisa saja berubah tergantung siapa pun yang berkuasa. Menurut Susi, kepentingan politik biasanya akan mencoba mencari celah untuk ikut bermain dalam sektor-sektor riil.
"Berdoa saja, siapapun yang memenangkan tampuk kekuasaan nanti tetap akan menjaga policy yang sudah baik dalam sektor kelautan perikanan," ujarnya.
Susi menuturkan sebagai menteri di era Jokowi ini, ia sudah berusaha keras menjaga sumber daya laut sehingga bisa kembali dimanfaatkan kepentingannya untuk masyarakat Indonesia.
"Tapi saya juga tak bisa membentengi selamanya kan? Masa jabatan saya juga terbatas," ujarnya.
Susi Pudjiastuti pun tak ambil pusing akan sampai kapan dipertahankan posisinya oleh Jokowi. Namun ia memastikan akan menuntaskan pekerjaannya sampai Jokowi memberi tenggat untuknya berhenti.
"Kalau saya diperbolehkan nanti oleh pak presiden, berarti nanti sampai 20 Oktober saya selesaikan pekerjaan saya," ujarnya.
Foto 
