Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Terpopuler Nasional: Gedung Komdigi Korsleting Listrik hingga Pramono Batalkan Program Sarapan Gratis

Peristiwa sepekan mulai dari korsleting listrik gedung Komdigi hingga sarapan gratis dibatalkan.

9 Maret 2025 | 07.26 WIB

Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui usai acara buka bersama dan pembubaran tim sukses Pramono-Rano dalam Pilkada 2024 di Jalan Cemara Nomor 19, Gondangdia, Jakarta Pusat, 8 Maret 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
Perbesar
Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui usai acara buka bersama dan pembubaran tim sukses Pramono-Rano dalam Pilkada 2024 di Jalan Cemara Nomor 19, Gondangdia, Jakarta Pusat, 8 Maret 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa politik terjadi pada penghujung pekan pertama Maret 2025. Mulai dari peristiwa korsleting listrik yang melanda salah satu ruangan di gedung Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga keputusan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang membatalkan program sarapan gratis.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikut tiga peristiwa politik pada 8 Maret yang dirangkum Tempo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

1. Gedung Komdigi ALami Korsleting Listrik

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar mengatakan tidak terjadi kebakaran di lantai 8 gedung kementerian. Menurut Alex yang terjadi adalah korsleting listrik di ruang rapat lantai 8 gedung utama Komdigi.

"Kami memastikan bahwa tidak ada penyebaran ke area lain, sehingga seluruh peralatan IT maupun data di Kementerian Komdigi tetap aman dan tidak terdampak," kata Alexander dalam keterangan resminya pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat mengerahkan sekitar 11 unit mobil dengan 48 personel dari markasnya di Kantor Walikota Jakarta Pusat. Pemadam kebakaran itu tiba pukul 3.04 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman.

Kepala Seksi Pencegahan Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, Marwono mengatakan unit yang dikerahkan tidak mengeluarkan air. Tim hanya menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) untuk meminimalisir kerugian lebih besar. Operasi pemadaman baru selesai pukul 04.35 WIB. Marwono mengatakan tidak ada korban jiwa atau kerusakan, kecuali plafon, dalam insiden ini.

“Tidak ada (mesin rusak). Saya sampai tuntas itu tidak ada, aman, karena saya memastikan tidak ada lagi percikan-percikan api kan bahaya juga. Begitu aman saya tinggal balik,” katanya. 

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, mengatakan insiden ini bermula dari korsleting listrik pada wall panel display. Korsleting listrik itu kemudian memicu otomatis sistem alarm kebakaran, serta mekanisme pemadaman api FM200. 

Selain itu, pecahnya satu bohlam di ruangan yang sama turut memicu pelepasan gas sebagai langkah proteksi dini. Alexander Sabar menegaskan bahwa kejadian ini bersifat terbatas dan tidak berdampak pada area lain di gedung. 

"Kami memastikan bahwa tidak ada penyebaran ke area lain, sehingga seluruh peralatan IT maupun data di Kementerian Komdigi tetap aman dan tidak terdampak," kata Alexander Sabar dalam keterangan resminya, Sabtu, 8 Maret 2025.

2. DPR Sebut Penundaan Pengangkatan CPNS karena Hambatan Anggaran Daerah

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf Macan mengatakan, pemerintah daerah mengalami kondisi yang sulit untuk mengalokasikan anggaran di awal masa transisi ini. Kondisi itu, kata dia, menjadi salah satu alasan pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK.

“Perhitungan (pemerintah), kepala daerah baru dilantik dan belum mengalokasikan anggaran untuk visi misi baru. Ditambah efisiensi dan sebagainya sehingga daerah banyak yang berat untuk menganggarkan,” kata Dede saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Dalam rapat Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB pada 5 Maret lalu, diputuskan agar pengangkatan CPNS paling lambat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, menurut Dede, pihaknya membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan bersama Kemenpan RB ini usai muncul banyak keberatan dari para peserta seleksi CPNS dan PPPK ihwal penundaan pengangkatan.

“Tentunya setiap kebijakan akan dievaluasi. Melihat situasi yang berkembang. Kami juga lihat kemampuan keuangan daerah masing-masing,” ujarnya.

3. Pramono Batalkan Program Sarapan Bergizi Gratis 

Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk membatalkan program sarapan bergizi gratis. Program itu merupakan salah satu janji kampanyenya saat maju di Pilgub Jakarta 2024.

Dia mengatakan, alasan membatalkan program sarapan bergizi gratis itu lantaran permintaan dari pemerintah pusat. Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan bakal mematuhi permintaan tersebut.

Sebagai gantinya, Pramono berujar akan merenovasi kantin-kantin di seluruh Jakarta. Pramono mengatakan renovasi kantin ini bertujuan agar seluruh kantin di Jakarta memiliki fasilitas yang baik. 

Anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk untuk program sarapan bergizi gratis, akan dialihkan untuk program renovasi kantin tersebut. “Itu akan menjadi tanggung jawab dengan jumlah yang sama yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta,” katanya pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Eka Yudha, Hammam Izzuddin, dan Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus