Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Tokoh bisnis: antara gembira & ragu

Wawancara tempo dengan narko prasetyo, sebagai pengusaha di daerah, merasa sangsi apakah pengusaha lemah mampu melaksanakan proyek. pemerintah mengutamakan pengusaha lemah setempat. (nas)

4 Agustus 1979 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

IA Koordinator Produksi CV Gita, Yogya. Perusahaannya pernah mengikuti lelang untuk membangun RSU "Sardjito" di Yogya. Dalam lelang pertama, banyak pengusaha luar Yogya diundang tapi pada lelangan kedua, pesertanya kebanyakan perusahaan setempat. Barangkali menyesuaikan diri dengan ketentuan Keppres 14. Pernah mengikuti tender pembuatan meubelair MPR di Jakarta 2 bulan lalu, perusahaan ini tergolong kuat. Dan karenanya, kini, tidak lagi diundang ikut lelang untuk proyek Rp 25 hingga Rp 50 juta "Ini cukup merugikan," kata pengusaha muda yang baru 26 tahun ini. "Tapi dengan cara kwalifikasi ini, lawan merasa berimbang hingga dalam tawaran cukup ramai," katanya. Lulusan Akademi Arsitektur Yogya ini masih sangsi apakah pengusaha lemah akan mampu melaksanakan proyek-proyek sebagai rekanan instansi Pemerintah, sebab belum punya pengalaman. Sedang untuk menggarap proyek tanpa tender harus pinjam uang dari bank. Ia juga tidak sependapat bahwa Pabrik Rp 25 juta tergolong untuk pengusaha lemah. "Sebab untuk mendapat uang sebanyak itu sulit sekali. Tapi Rp 10 juta ke bawah masih bisa diterima," katanya. Narko juga keberatan disebut-sebutnya 'pribumi' dalam Keppres. Apalagi di perusahaannya, hanya direksinya saja yang 'non-pri'. Yang lain, dengan 150 karyawan, semuanya 'pribumi'. Pemegang sahamnya pun sebagian besar 'pri.' Tidak berusaha mengganti direksi dengan yang 'pri'? "Itu bukan masalah pokok," jawabnya. Tapi karena dalam tender juga harus melampirkan riwayat hidup direksi ia baru menyadarinya. "Apa semua 'non-pribumi' itu tidak baik? Yang penting kenyataan, perusahaan ini menghidupi pribumi dan sahamnya juga pribumi," tambahnya. Yang agak mengkhawatirkan Narko mengenai pelaksanaan Keppres ini ialah: tak ada lagi kesempatan mengikuti tender di luar daerah, karena Pemerintah mengutamakan pengusaha lemah setempat. "Di DIY ini, berapa sih proyek pembangunannya? Tapi karena DIY tergolong propinsi, keluar DIY berarti keluar daerah," katanya. Malangnya, pekerjaan CV Cita sebagtian besar di luar DIY.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus