Tokoh bisnis: antara gembira & ragu

IA memandang keluarnya Keppres 14 sekarang ini sebagai tepat. Sebab, katanya, "Pemerintah sadar akan kekuatannya sendiri, terutama situasi ekonomi makronya," kata Panglaykim, Direktur Pusat Pengkajian Masalah Internasinal dan Strategis (CSIS). Maksudnya, beleid itu diambil pada saat yang benar-benar diketahui oleh Pemerintah layak untuk dilaksanakan. Dan kekuatan Pemerintah itu ialah: hampir 85% kredit berada di tangan bank-bank Pemerintah sendiri. Bank wasta, baik 'pri' maupun 'nonpri', hanya kebagian 5-7%, sedang sisanya dipegang bank asing. "Dengan kekuatan terbatas, swasta toh bisa membantu Pemerintah mencari langganan untuk dapat membantu pengusaha lemah," katanya. "Dan perkembangan ekonomi kuat menarik yang lemah, adalah wajar dalam proses ekonomi," tambahnya. Dan hal itu, katanya, sudah lama berlalu sebelum turunnya Keppres 14. Sebagai contoh perusahaan rokok Gudang Garam, perusahaan obat-obatan Konimex dan Astra. Perusahaan-perusahaan besar ini telah memberi bantuan bagi perusahaan kecil dan lemah menjadi sub-kontraktor atau mendapat kesempatan lebih maju. "Perekonomian Indonesia sudah memasuki tahap yang sedikit berbeda dari periode sebelumnya. Kalau si ekonomi kuat tidak membantu dan bekerja-sama dengan si ekonomi lemah yang kuat akan mati sendirinya," kata Panglaykim yang juga Presdir PT Sejahtera Bank Umum. Hal itu katanya sudah terjadi di Jepang, Eropa dan bagian dunia lainnya termasuk Singapura. "Seperti di negara maju lainnya, perusahaan swasta dan pemerintah cenderung untuk go to public". Yang harus diingat ialah, menghilangkan masalah ekonomi kuat dan ekonomi lemah ini tidak bisa dalam setahun," katanya. Di Malaysia misalnya baru berhasil 30%, meskipun sudah dimulai sejak 30 tahun lalu.