Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala kepolisian daerah atau Kapolda Papua, Mathius Derek Fakhiri, mengatakan sudah menurunkan tim ke sejumlah titik dalam menanggapi masalah masyarakat adat yang menjadi sorotan tagar All Eyes On Papua. Fakhiri mengatakan akan menangani persoalan ini dengan serius.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fakhiri mengatakan dia dan Kapolres Mappi serta Kapolres Boven Digoel sudah mengirimkan Dirkrimsus untuk meninjau langsung persoalan yang terjadi. Boven Digoel akan menjadi perhatian khusus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya berharap ini dalam minggu ini bisa kita selesaikan. Sehingga masyarakat bisa dapat jalan keluar. Mudah-mudahan ada titik temu antara masyarakat adat dengan pemerintah, dengan perusahaan,” kata Fakhiri ditemui di salah satu hotel di Merauke, Papua Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024.
Belakangan media sosial diramaikan dengan unggahan poster dan tagar ‘All Eyes on Papua’. Tagar itu digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya yang tengah berjuang untuk menolak pembangunan perkebunan sawit di Papua.
Masyarakat adat Awyu dan Moi mengajukan gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan keduanya kini sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.
Suku Awyu menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL). PT IAL mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro–bagian dari Suku Awyu.
Sementara sub Suku Moi Sigin melawan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang akan membabat 18.160 hektare hutan adat Moi Sigin untuk perkebunan sawit.
Menanggapi ramai tagar All Eyes on Papua, Kapolda Papua, Mathius Derek Fakhiri, saat ditemui di Merauke pada Selasa, mewanti-wanti investor untuk tidak merenggut hak-hak masyarakat adat. Fakhiri mengingatkan kepada para perusahaan yang sedang bekerja di tanah Papua bahwa sangat penting itu memperhatikan bagaimana masyarakat lokal yang ada di situ.
“Setiap jenis tanah yang ada di tanah Papua ini mempunyai tuannya,” kata Fakhiri.
Foto 
