Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

politik

Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemda Tinggalkan Cara Konvensional Atasi Sampah

Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa persoalan pengelolaan sampah menjadi isu yang semakin kompleks dan terus berkembang.

5 Maret 2024 | 13.55 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerukan pemerintah daerah untuk meninggalkan cara konvensional dalam mengelola masalah sampah. Eks Ketua Majelis Ulama Indonesia ini mendorong masyarakat supaya aktif dalam menangani pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Saya minta pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan berbasis teknologi ramah lingkungan,” kata Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam Penghargaan Adipura Tahun 2023 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 Maret 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia menekankan beberapa hal dalam mendorong pemerintah kabupaten/kota mencapai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tahun 2025 dan Nol Sampah Nol Emisi tahun 2050. Wapres menyampaikan bahwa persoalan pengelolaan sampah menjadi isu yang semakin kompleks dan terus berkembang.

Pemerintah menetapkan target Jakstranas pengurangan sampah sebesar 30 persen, serta penanganan sampah sebesar 70 persen. Ma’ruf dalam keterangannya tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Wapres juga menyoroti kontribusi program Adipura dalam pengelolaan sampah di masyarakat. Dia mengharapkan Adipura terus disempurnakan. “Melalui Adipura pemerintah daerah dapat didorong untuk mewujudkan tata praja lingkungan atau kepemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup," ucapnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam pidato terpisah melaporkan bahwa penilaian Adipura 2023 dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Adipura Ginandjar Kartasasmita dan beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, pakar persampahan, pakar tata ruang perkotaan, jurnalis, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang prominent dan ahli di bidangnya dengan dibantu tim teknis KLHK. 

Pada Adipura Tahun 2023, kata Siti, telah dilaksanakan pemantauan lapangan terhadap 259 kabupaten/kota se-Indonesia, atau sebanyak 50,39 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pada periode ini, ada lima kabupaten/kota yang meraih Adipura Kencana, yaitu Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bitung, dan Kabupaten Ciamis.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus