Yayasan "Berpolitik"

TIGA bulan sesudah Sidang Umum MPR, berbagai pernyataan kembali muncul, di bulan Juni yang ternyata basah. Kebanyakan berkisar tentang usaha normalisasi kampus dan rencana perubahan sistim pendidikan yang diusulkan Menteri P dan K. Jum'at siang pekan lalu satu pernyataan dibagikan lagi pada para wartawan di gedung MPR/DPR. Isinya: pembentukan suatu Lembaga Pengembangan Pengertian dan Kesadaran Berkonstitusi 1945. Pernyataan bertanggal 30 Juni 1978 yang dimulai dengan ucapan: Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa ini ditandatangani oleh 29 orang, hampir semuanya tokoh-tokoh terkenal yang pernah menduduki jabatan penting. Antara lain: Mohammad Hatta, A.H. Nasution, I.J. Kasimo, Azis Saleh, Ali Sadikin, Mochtar Lubis, Hugeng Iman Santoso. Beberapa tokoh parpol tercantum juga sebagai penanda tangan. Dari Partai Persatuan Pembangunan: Nuddin Lubis, Iman Sofwan dan M. Radjab Ranggasoli. Dari PDI antara lain Sanusi Hardjadinata, Sabam Sirait dan Ny. D. Walandouw. Ada juga nama beberapa pengusaha seperti Nasir K. Loebis dan Wahju Kusumanegara. Tokoh generasi muda yang ikut menandatangani antara lain Yudilherry Justam (bekas tahanan Malari), Marsilam Simanjuntak (bekas tokoh 1966 dan juga tahanan Malari), Chris Siner Keytimu, dan R.A.F. Mully, keduanya pemuka mahasiswa Katolik. Pengantar pernyataan ini -- dalam bahasa yang rupanya menghindari kontroversi -- menyebutkan "Tekad Orde Baru yang berintikan pelaksanaan secara murni dan konsekwen Pancasila dan UUD 1945, juga sesuai dengan Seminar Angkatan Darat ke-II di Bandung, perlu diperjuangkan dengan terus-menerus untuk keberhasilan pengetrapannya dalam segala bidang kenegaraan dan kehidupan masyarakat." Melalui lembaga yang dibentuk itu, para penandatangan akan menggiatkan studi, diskusi, penelitian, belajar hidup konstitusionil dan lain-lain kegiatan yang diperlukan. Keorganisasian dan personalia lembaga ini akan diperkembangkan menurut keadaan dan kebutuhan. Pada tahap pertama, usaha lembaga ini terutama di bidang idiil dan ilmiah dengan kegiatan-kegiatan studi-klub dan publikasi. Yayasan ini belum terbentuk. Rencananya jabatan ketua dipegang oleh Aziz Saleh, bekas Menteri Pertanian yang sekarang giat dalam kepramukaan, sedang calon sekretaris yayasan adalah Moh. Radjab Ranggasoli. "Sulit untuk mengatakan ide siapa ini," kata Nazir Karim Loebis yang oleh Azis Saleh ditunjuk sebagai juru bicara sementara. Terkumpulnya 29 tandatangan yang bertindak sebagai pribadi-pribadi terjadi karena sistim berantai. Tidak adanya unsur eksekutif yang masih aktif yang diajak ikut serta karena dikhawatirkan "menimbulkan kerepotan bagi yang bersangkutan." Letjen Ali Sadikin bahkan dianjurkan untuk tidak ikut "masuk" tapi bekas gubernur DKI Jaya itu bersikeras mau masuk. Gagasan ini tampaknya muncul setelah Sidang Umum MPR 1978. Menurut A.H. Nasution pekan lalu, "kontak-kontak pribadi sejak sekitar sidang MPR yang lalu melahirkan hasrat sebagaimana dinyatakan, yang berpuncak pada tangal 1 Juni 1978, ketika Bung Hatta membubuhkan tanda tangannya atas naskah yang telah lahir dari kontak-kontak sebelumnya." Menjelaskan tentang isi pernyataan itu sendiri, bekas Ketua MPRS ini mengulangi kalimat yang sering diulanginya: "Dalam kehidupan bernegara, seakan-akan main bola, kalau 'aturan permainan' tidak tertegak, maka kita tidak bisa "mencetak gol," kecuali dengan 'main kayu'." Nasution dan Nazir Loebis menolak disamakannya lembaga ini dengan Liga Demokrasi yang pernah didirikan sesudah Demokrasi Terpimpin diumumkan tahun 1959. "Dalam proses melahirkan lembaga ini, di antara kami tidak ada yang teringat atau yang mengingatkan pada Liga Demokrasi dulu, yang mana dulu adalah gabungan parpol-parpol dalam menghadapi keadaan waktu itu," kata Nasution dalam jawaban tertulisnya. Waspada Tapi Sabtu pekan lalu, harian Berita Yudha menampilkan karikatur yang menggambarkan seorang dengan "tampang" Nuddin Lubis memegang tameng bertuliskan: Yayasan Berpolitik 1978, berjalan menuju ke Pemilu 1982. Nampaknya melihat nama-nama di sana, yang sering dinilai sebagai "oposisi", harian yang dipimpin kalangan ABRI itu mensinyalir sesuatu yang "berbau politik di Yayasan itu. Nuddin Lubis sendiri hanya tertawa ketika diminta komentarnya. Ia lalu mengutip ucapan Roeslan Abdulgani dalam ceramahnya di depan kader-kader Soksi pekan lalu: "kita memang harus waspada, tapi janganlah curiga." Penjelasan lain datang pula. "Kehadiran lembaga ini tidak dimaksudkan untuk mengeritik pemerintah," kata M. Nazir (68 tahun), Laksamana (Purnawirawan) bekas KSAL pertama dan bekas Menteri Perhubungan. Tujuan lembaga ini adalah untuk mendidik masyakat dalam bernegara, berkonstitusi dan tidak menyimpang dari garis-garis yang benar. "Kalau orang sehat, jujur dan mempunyai cita-cita yang murni, mustinya girang dengan adanya lembaga ini," katanya.