Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengungkapkan, upaya pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri belum mampu menanggulangi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pasalnya, menurut Aviliani, sejauh ini hilirisasi belum maksimal menciptakan penyerapan tenaga kerja. "Kalau melihat di data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), cukup banyak dana investasi masuk, tapi tidak menyerap tenaga kerja," kata dia dalam diskusi publik secara virtual pada Kamis, 2 Maret 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menilai hilirisasi industri yang diserukan pemerintah lebih banyak berupa padat modal dibandingkan padat karya. Selain itu, lebih banyak tenaga kerja yang tidak berasal dari Indonesia atau tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja lokal.
Di sisi lain, Aviliani menegaskan PHK yang terjadi di Indonesia bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi perekonomian global. Menurut Aviliani, maraknya PHK saat ini lebih disebabkan karena adanya perubahan pola kerja industri ke arah digitalisasi.
Pasalnya, kondisi pelaku usaha di Indonesia justru sedang dalam keadaan yang baik. Ia merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukan restrukturisasi kredit saat ini telah berkurang dari Rp 800 triliun menjadi Rp 400 triliun. Artinya, kata Aviliani, 50 persennya sudah bisa memenuhi kewajiban.
Menurut Aviliani, data tersebut membuktikan kondisi dunia usaha sudah mulai pulih, bukan cenderung mati. "Karena kalau banyak mati dampaknya akan terjadi PHK besar-besaran," ujarnya.
Selain itu, ia menunjukan angka indeks kepercayaan konsumen domestik berada di atas 100. Tingginya kepercayaan konsumen ini, tuturnya, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi. Apabila pemasukan investasi bagus, maka akan berdampak pada sektor keuangan dan perbankan secara keseluruhan
"Ini salah satu hal yang menurut saya 2022 dan 2023 masih bagus," ujar Aviliani.
Karena itu, dia menilai, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang dapat menyerap tenaga kerja dengan berbasis sektor riil, sehingga isu PHK besar-besaran yang masif terjadi saat ini bisa ditangani dengan baik.
RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Jokowi Soal Pegawai Pajak dan Bea Cukai Hedon: Pantas Rakyat Kecewa, Perilaku Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, Kekayaan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
