Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah telah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi hasil pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Ahad, 17 November 2024. Langkah ini diambil untuk melihat kondisi rumah rakyat yang telah menerima bantuan stimulan perumahan dari pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi saya bersama Bupati Lombok Tengah melihat langsung secara nyata bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di NTB," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Ahad, 17 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada kesempatan tersebut, Fahri menyoroti kondisi perumahan rakyat yang masih memprihatinkan, di mana banyak rumah dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga dan tidak memiliki sanitasi yang memadai. Karena itu, ia juga meminta kepada warga sekitar untuk terus menjaga semangat gotong royong dan saling membantu, terutama ketika ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun atau memperbaiki rumah.
"Seperti rumah nenek berusia lebih dari 100 tahun yang saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi, yakni anak, cucu, dan cicitnya di rumah," katanya.
Politikus Partai Gelora itu berujar bahwa selain menyediakan perumahan bagi masyarakat, ia juga akan mendorong pemenuhan sarana mandi dan kakus (MCK). Menurutnya, hal ini demi mewujudkan rumah yang layak dan sehat sehingga para penghuninya bisa tinggal dengan nyaman.
Fahri menilai Program BSPS selama ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu tambahan dalam penyediaan sarana MCK. Dengan begitu, rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi fasilitas sanitasi yang memadai. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, termasuk membuang sampah pada tempatnya.
"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS, selain program peningkatan kualitas rumah, adalah MCK. Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus, dan fasilitas standar rumah sehat," katanya.
Selanjutnya, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz, mengklaim bahwa pemerintah, melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, telah memberikan bantuan untuk pembangunan 883 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat Lombok Tengah. Sementara itu, di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 42 unit rumah yang menerima bantuan melalui Program BSPS.
"Kami juga mendorong masyarakat yang mendapat Program BSPS agar bisa berswadaya secara dana maupun tenaga karena jumlah bantuan stimulannya hanya Rp 20 juta per unit rumah. Kami harap dengan Program BSPS, penataan wilayah ini bisa lebih bagus karena alamnya asri, ada sungai, dan rumah yang layak huni," katanya.
Foto 
