Kemnaker Pernah Bahas THR Ojol pada 2024, Apa Bedanya dengan Tahun Ini?

Senada dengan hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut imbauan pemerintah agar perusahaan aplikator memberikan THR ke pengemudi ojol dan kurir logistik semata-mata adalah niat baik. Karena, menurut dia, status hubungan kerja ojol sebenarnya adalah kemitraan. “Jadi, karena hubungan kemitraan, memang tidak masuk cakupan,” kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. 

Selama ini, lanjut Ida, perusahaan-perusahaan aplikator biasanya memberikan THR dalam bentuk insentif sebagai tanda perhatian kepada mitra ojol di hari raya. Dia pun berharap, ada aturan mengenai THR, terutama bagi pekerja yang hubungan kerjanya merupakan kemitraan. 

Menanggapi imbauan Kemnaker, dua perusahaan aplikator ojek daring, Gojek dan Grab kompak menolak memberikan THR kepada mitra. SVP Corporate Affairs Gojek, Rubi W. Purnomo mengungkapkan bahwa mitra pengemudi ojol tidak mempunyai ikatan kerja, seperti pegawai PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT). “Bukan termasuk ke dalam bentuk hubungan kerja, seperti PKWT, PKWTT, dan hubungan kerja lainnya,” ucap Rubi pada Rabu, 20 Maret 2024. 

Demikian pula, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy menyatakan bahwa pihaknya hanya akan memberikan THR kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan kepada mitra pengemudi ojol. “Grab Indonesia akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT,” ujar Tirza ketika dihubungi Tempo, pada Selasa, 19 Maret 2024. 

2025: Koordinasi Lintas K/L hingga Soroti Status Kemitraan

Di tahun ini, Menaker Yassierli menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga (K/L) terkait tuntutan pemberian THR bagi pengemudi taksi dan ojol. “Tadi pagi, saya sudah bicara dengan Ibu Menkomdigi (Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid), dan sebelumnya kita sudah sounding kepada Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi). Kita sedang melihat bagaimana kita bisa mengeluarkan sebuah persepsi yang sama,” kata Yassierli di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. 

Adapun pemberian THR bagi pengemudi ojol, lanjut dia, menjadi salah satu diskusi antara Kemnaker dan Kemenhub pada Jumat, 24 Januari 2025. Saat itu, dia mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. 

Lebih lanjut, Yassierli menuturkan bahwa salah satu bentuk acuan Kemnaker dalam diskusi pemberian THR bagi pekerja angkutan daring adalah melihatnya sebagai salah satu budaya menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran setiap tahunnya. “Kata kuncinya, THR ini adalah budaya, dan kita jadikan momentum THR ini sebagai bukti bahwa pengusaha, dan kemudian driver memang (seharusnya) harmonis (dan saling menguntungkan) bersama-sama,” ucap Yassierli. 

Kemudian, Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti status kemitraan pengemudi ojol. Menurut dia, status tersebut mempunyai definisi yang vital, di mana posisinya seharusnya sejajar dan tidak merugikan satu sama lain. “Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (pendapatan dari tarif jasa layanan), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti, kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah,” ujar Immanuel di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. 

Hubungan kemitraan itu, menurut dia, sering kali menguntungkan aplikator untuk menetapkan tarif yang rendah, hingga memotong penghasilan pengemudi secara sepihak. Oleh karena itu, salah satu perhatian khusus bagi Kemnaker, yaitu membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja alat transportasi daring. “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukumnya) mereka, bahwa mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali, kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Immanuel. 

Annisa Febiola, Riri Rahayu, Michelle Gabriela, Savero Aristia Wienanto, Riani Sanusi Putri, dan Novali Panji berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan editor: Badan Karantina Tinjau Persiapan Ekspor Durian Sulawesi ke Cina