Pemangkasan Anggaran di Kemenhut, Raja Juli Perketat Perjalanan Dinas dan Belanja ATK

TEMPO.CO, Jakarta - Pemangkasan anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berdampak signifikan di berbagai sektor, termasuk Kementerian Kehutanan. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kepala Badan Karantina Indonesia pada Kamis malam, 13 Februari 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pihaknya harus memangkas sejumlah pengeluaran guna menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah.

Total pagu anggaran Kementerian Kehutanan 2025 semula adalah Rp 5,148 triliun.Pagu tersebut dipangkas Rp 1,217 triliun sehingga menyisakan Rp 3,941 triliun atau 76,4 persen dari anggaran awal. Raja Juli menyebut pemangkasan anggaran menyebabkan penyesuaian signifikan pada belanja operasional, termasuk belanja alat tulis kantor (ATK) serta perjalanan dinas pegawai. “Kami telah mengambil langkah strategis dalam menghadapi efisiensi ini, di antaranya mengurangi belanja ATK, menghapus anggaran untuk spanduk dan banner, serta mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek,” ujar Raja Juli Antoni di hadapan para anggota Komisi IV DPR RI.

Selain itu, perjalanan dinas juga diperketat hanya untuk keperluan mendesak, terutama bagi pemangku kawasan hutan. “Perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, akan dilakukan secara selektif. Hanya kegiatan yang benar-benar penting yang akan mendapatkan alokasi anggaran, bahkan komponen uang saku juga dibatasi,” kata dia.

Kementerian Kehutanan juga akan menerapkan berbagai langkah efisiensi lain, seperti menunda belanja modal yang belum dikontrak, mengintegrasikan program antar-unit kerja untuk meningkatkan efektivitas anggaran, serta menunda belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak terkait dengan sistem inti kementerian.

Meskipun pemangkasan anggaran cukup besar, Raja Juli Antoni menyampaikan kementeriannya tetap berkomitmen mencapai target pembangunan kehutanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas, dengan anggaran sebesar Rp 674,22 miliar, meskipun mengalami penyesuaian menjadi Rp 475,69 miliar atau sekitar 70,7 persen dari anggaran awal. “Kami menyadari efisiensi ini menuntut inovasi dalam menjalankan program kehutanan. Oleh karena itu, kami berharap dukungan dari Komisi IV DPR RI agar program-program strategis tetap berjalan secara optimal,” tutur Raja Juli.