Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia Marthin Hadiwinata menyoroti rencana Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang akan membuka kembali ekspor benur lobster.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, rencana ini tidak sesuai dengan kebijakan hilirisasi yang sering digaungkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini (rencana membuka kran ekspor benur lobster) terjebak pada keinginan mendapatkan keuntungan instan. Coba dibudidaya, pembesaran dulu. Ada nilai tambah dari lobster tersebut. Ini kan kebalikan dari gembar-gembor pemerintah untuk program hilirisasi," ujar Marthin dalam keterangannya kepada Tempo yang dikutip pada Rabu, 20 Desember 2023.
Padahal, kata Marthin, jika lobster itu dipelihara sampai besar, nilainya akan lebih tinggi dibanding jika dijual saat masih menjadi benih. Karena itu, pemerintah seharusnya berfokus pada pengembangan sektor pembesaran lobster yang akan membuka lapangan pekerjaan dan memenuhi konsumsi protein dalam negeri.
Marthin menyebut, jika ingin mendorong nilai tambah pada lobster, semestinya syarat mengharuskan negara importir benur lobster berinvestasi di Indonesia, tidak perlu dilakukan.
"Syaratnya juga sumir ya, investasi budidaya Indonesia. Kalau memang mendorong nilai tambah, enggak perlu pakai syarat tersebut," katanya.
Selanjutnya: Meski demikian, Marthin mengakui budi daya lobster....
Meski demikian, Marthin mengakui budi daya lobster di Indonesia masih terkendala karena logistik perikanan Indonesia masih belum mendukung proses dari pasca-produksi ke konsumen. "Intinya fasilitasi pemerintah masih kosong di bagian itu," ujar Marthin.
Sebagai informasi, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut adanya peluang pemerintah membuka kembali ekspor benih bening lobster atau benur yang sebelumnya dilarang oleh Menteri KKP 2014-2019 Susi Pudjiastuti.
Trengono menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan kajian mengenai hal itu. Namun, ia memastikan KKP memiliki syarat untuk membuka kembali ekspor benur. Nantinya, negara yang ingin melakukan impor benur harus berinvestasi atau melakukan budi daya lobster terlebih dahulu di Indonesia.
"Secepat mungkin (pengkajian kebijakan ekspor benur selesai). Tahun depan harus bisa," ujar Trenggono usai acara Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budi Daya Berbasis Ekonomi Biru di Ritz Carlton Jakarta Selata, pada Senin, 18 Oktober 2023.
Trenggono mengungkap, salah satu negara yang dibidik menjadi tujuan ekspor benur adalah Vietnam. Saat ini, 100 persen benur di Vietnam berasal dari Indonesia, sedangkan potensi ekspor lobster Vietnam mencapai USD 2,5 miliar.
Menurutnya, semenjak pemerintah menutup ekspor benur, penyelundupan justru terjadi. "Sementara saya tutup (izin ekspor), nah bocor kemana-mana," ujar Trenggono.
YOHANES MAHARSO | CAESAR AKBAR
Foto 
