Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi heran terhadap munculnya Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran). Menurut Budi, tugas jurnalistik seharusnya memang menginvestigasi. Sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. "Jurnalistik itu harus investigasi, masa harus dilarang?" kata Budi dikutip dari akun Instagram resminya, @budiariesetiadi, Kamis,16 Mei 2024.

Menurut Budi, jurnalistik harus berkembang sebagaimana masyarakat yang turut berkembang. "Jurnalistik harus berkembang, karena kita pun, masyarakat, juga berkembang," ucapnya. Budi menilai pembahasan RUU Penyiaran perlu mengakomodasi masukan dari berbagai elemen. "Utamanya insan pers, demi mencegah munculnya kontroversi yang tajam," ujarnya dikutip dari Antara pada Kamis, 16 Mei 2024.

Budi yang pernah mencicipi profesi jurnalis itu berkomitmen agar kebebasan pers tetap terjaga, termasuk peliputan investigasi. Sehingga, RUU itu tidak memberikan kesan buruk sebagai wajah baru pembungkaman pers.

Saat ini RUU Penyiaran tengah digodok Badan Legislasi DPR. Draf RUU itu menuai kritik dari berbagai pegiat media. Termasuk Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Isinya dinilai banyak bertentangan dengan mandat Undang-Undang (UU). Salah satunya, terdapat larangan penayangan jurnalisme investigas di draf RUU Penyiaran yang bertentangan dengan UU Nomor 40 Pasal 4 Tahun 1999.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut RUU Penyiaran membuat produk pers tidak merdeka, tidak profesional, dan tidak independen. Sehingga melahirkan karya yang tidak berkualitas.