Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hukum Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy, menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lambat untuk mengkategorikan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat. Ia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhit tak ada perkembangan berarti dalam pengusutan kasus tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Andi menyatakan pihaknya pernah melakukan upaya advokasi kepada Komnas HAM pada 2020. Mereka saat itu, mengajukan pendapat hukum agar Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meskipun demikian, Andi menilai Komnas HAM lambat dalam menangani kasus tersebut. Hingga saat ini, dia menyatakan, KontraS belum menerima perkembangan kasus yang signifikan dari Komnas HAM.
"Tetapi pada prakteknya Komnas HAM terjadi adanya indikasi politics of delay karena dari tahun 2020 hingga tahun 2022 itu tidak ada perkembangan yang begitu siginifikan," kata Andi dalam diskusi publik secara daring pada, Senin, 12 Desember 2022.
Komnas HAM sempat berkutat dengan kajian data dan fakta
Padahal, menurut Andi, Komnas HAM bisa bertumpu pada data dan fakta yang telah dikumpulkan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.
"Bahkan di tahun 2020 sampai di 2021 Komnas HAM hanya berkutat berkaitan dengan kajian data dan fakta yang ada. Dan kemudian diketahui baru belakangan sekitar bulan Agustus (tahun 2022) Komnas HAM membentuk tim Ad hoc berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir," ujar Andi.
Komnas HAM membentuk tim bertingkat yang tak diamanatkan undang-undang
Tidak hanya itu, Andi menyebut lambatnya kinerja Komnas HAM dalam menangani kasus Munir juga disebabkan adanya kekeliruan dalam menangani kasus. Ia mengatakan kekeliruan itu berdasarkan proses untuk mengupayakan penanganan kasus Munir.
Andi mengungkapkan, kekeliruan itu adalah ketika Komnas HAM membuat tim kajian, membuat tim pemantauan hingga membuat tim Ad hoc. Padahal, kata dia, mekanisme pembuatan tim bertingkat itu tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku.
"Padahal kalau kita melihat dari mekanisme Undang-Undang 39 atau bahkan Undang-Undang 26 tahun 2000 itu tidak dikenal yang namanya mekanisme bertingkat seperti itu," ujarnya.
Langkah Komnas HAM itu, menurut dia, mengakibat kan para pencari keadilan lambat dalam mendapatkan haknya.
Komnas HAM tengah merapikan tim ad hoc
Dua hari lalu, Komnas HAM menyatakan akan membuka lagi penyelidikan kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Wakil Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menyatakan pihaknya tengah merapikan lagi susunan tim Ad hoc yang akan menangani kasus itu.
Selain dari Komnas HAM, tim ad hoc pengusutan kasus Munir nantinya juga akan diisi sejumlah pihak eksternal. Diantaranya adalah Koordinator Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dan salah satu pendiri Setara Institute, Kemala Chandra Kirana
MUH RAIHAN MUZAKKI
Foto 
