Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diagendakan memutuskan gugatan uji materiil soal batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Selain Anwar Usman, siapa saja Hakim MK tersebut?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Majelis Hakim MK saat ini dijabat oleh Anwar Usman yang diketahui publik sebagai kakak ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sementara Wakil Ketua Hakim MK dijabat oleh Saldi Isra.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keduanya, bersama tujuh Hakim MK lainnya, terpilih untuk masa jabatan 2023-2028. Siapa saja mereka? Berikut profil singkat sembilan Hakim MK yang dilansir dari Tempo.
1. Anwar Usman
Anwar Usman mengawali kariernya sebagai guru honorer pada 1975 di SD Kalibaru. Pria kelahiran 31 Desember 1956 di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menamatkan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).
Setelah tamat, Anwar melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.
2. Saldi Isra
Saldi Isra merupakan anak dari pasangan Ismail dan Ratina. Pria yang lahir pada 20 Agustus 1968 ini mengambil jurusan fisika ketika duduk di bangku SMA.
Ketika kuliah, Saldi mengambil jurusan ilmu hukum Universitas Andalas. Pertama kalinya, ia ditunjuk sebagai hakim konstitusi periode 2017-2022 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
3. Arief Hidayat
Arief Hidayat mengaku sangat mencintai pelajaran ilmu pengetahuan sosial sejak berstatus pelajar SMA. Ia pun mulai mendalami ilmu hukum saat kuliah.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) kelahiran 3 Februari 1956 tersebut, dilantik sebagai hakim konstitusi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1 April 2013.
4. Wahiduddin Adams
Wahiduddin Adams menghabiskan masa kecilnya di Sakatiga, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Pria yang akrab disapa Wahid tersebut memulai profesinya di dunia birokrasi.
Ia mengenyam pendidikan di jurusan Ilmu Peradilan Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Ia pernah pula menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Selanjutnya: Suhartoyo
5. Suhartoyo
Sebagai anggota dalam jajaran Hakim MK periode 2023-2028, Suhartoyo pernah menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi pada 17 Januari 2015. Perjalanan kariernya sebagai hakim bermula ketika ditugaskan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada 1986.
Kemudian, ia cepat beradaptasi dan berpindah tempat kedinasan di berbagai wilayah di Indonesia.
6. Manahan M. P. Sitompul
Pemilik nama lengkap Manahan Malontige Pardamean Sitompul itu dibesarkan oleh ayah yang menjadi seorang pendeta. Sejak kecil, ia dididik dengan ketat untuk menuntut ilmu dan mengikuti kegiatan kerohanian di gereja.
Dengan berbekal kemampuan bahasa Inggris dari kursus selama tiga bulan, ia diterima di Jurusan Flight Service Officer (FSO) Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara. Karier hakimnya sendiri dimulai pada 1986 di Kabanjahe.
7. Enny Nurbaningsih
Sebagai satu-satunya hakim konstitusi wanita, tak menyurutkan langkah Enny Nurbaningsih untuk aktif di dunia hukum.
Wanita kelahiran Pangkal Pinang, 27 Juni 1962 itu sempat menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Istri dari R. Sumendro tersebut memberanikan diri untuk mendaftar calon hakim konstitusi setelah mendapat dukungan dari rekan-rekannya.
8. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
Daniel Yusmic Pancastaki Foekh digadang-gadang sebagai hakim konstitusi pertama asal Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak lembaga MK berdiri. Walaupun dibesarkan di daerah yang jauh dari ibu kota, tidak membuat pria kelahiran 15 Desember 1964 tersebut berhenti mengejar cita-cita.
Pilihannya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (UNDANA) sempat ditentang, lantaran sang ayah menginginkannya menjadi guru.
9. M. Guntur Hamzah
Guntur Hamzah merupakan pria yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) tersebut berhasil masuk dalam jajaran Hakim MK periode 2023-2028. Berbagai penghargaan dari negara telah ia raih, salah satunya adalah Satyalancana Karya Satya.
MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan editor: Jelang Putusan MK, Gerindra dan PSI Bilang Begini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
