Anggota dpr tidak vokal: suatu langkah mundur

Banyak anggota DPR yang vokal tak dicalonkan lagi sebagai calon legislatif untuk Pemilu 1992 mendatang. Sayang amat. Di saat dunia sedang dilanda politik keterbukaan (glasnost), Indonesia malah mundur ke masa filosof-politikus seperti John Locke, Montesquieu, dan Rousseau berkiprah. Mereka itu berjuang agar hak asasi (termasuk hak bicara) tidak dikebiri atau ditakut-takuti. Dan lembaga legislatif merupakan tempat yang sangat ampuh untuk memperjuangkan nasib rakyat. Tentunya, hal itu bisa terlaksana melalui perjuangan para anggota dewan yang berani buka mulut. Tugas utama mereka memang untuk berbicara, karena DPR adalah juru bicara rakyat. Mudah diduga apa yang akan terjadi akibat pembungkaman anggota dewan. Yakni, timbulnya sikap apatis di kalangan pemilih. Itu akan memperpanjang barisan golput, yang tidak mau memilih. Sebab mereka merasa untuk apa memilih kalau yang dipilih diam seribu bahasa. Sebagai rakyat yang akan diwakili, kita tentu sangat mendambakan DPR, yang anggotanya lebih profesional dan bermutu. Bagaimana kita bisa tahu kualitas anggota DPR itu kalau bicara pun tidak pernah. Yang jelas, gerakan tutup mulut itu tidak pernah menyelesaikan persoalan dan merupakan langkah mundur bagi bangsa Indonesia. MUNIR FUADY, S.H., M.H., L.L.M. Law Office Gani Djemat & Partners Jalan Sam Ratulangi 24 Jakarta 10350