Benteng Keadilan yang Rapuh

Jauh dari gambaran sebagai benteng terakhir keadilan, Mahkamah Agung lebih mengesankan sebagai lembaga yang rapuh. Sebagian hakim agung dan pegawainya gampang disogok. Tiada pula pengawasan yang maksimal, sehingga para calo perkara leluasa bergentayangan di sana. Berkas-berkas perkara pun tidak disimpan dengan aman sehingga gampang diintip orang, bahkan dicuri.

Itulah yang tersiar pekan lalu. Sebendel berkas perk-ara korupsi yang dikirim oleh sebuah pengadilan negeri di Go-rontalo telah lenyap. Berkas kasasi ini ditumpuk di ruang penyimpan yang berada di lantai empat gedung MA. Si pencuri masuk dengan membobol plafon, lalu mencongkel pintu lemari berkas. Karena berkas telah dicolong, perkara korupsi itu tidak bisa diproses. Untuk sementara si terdakwa bisa bernapas lega.

Pencurian seperti itu bukan yang pertama, karena peristiwa serupa pernah terjadi empat tahun lalu. Pelakunya malah petugas keamanan lembaga tinggi ini. Si petugas berusaha mengambil berkas di ruang Hakim Agung Chairani A. Wani. Aksi ini gagal karena sang hakim agung memergokinya.

Sudah jadi rahasia umum, MA menjadi tempat yang basah bagi para pejabat dan pegawai sendiri, serta calo perkara, untuk mengeruk fulus. Kerap terjadi kolusi untuk menahan atau melancarkan aliran berkas perkara, tergantung ke-pentingannya. Mereka akan mendapat imbalan dari orang-orang yang berperkara secara langsung atau lewat peng-acaranya.

Hampir semua pengacara top memiliki tangan-tangan di sana. Seorang jurnalis mungkin akan kesulitan melacak nasib sebuah perkara kasasi, apakah masih disidangkan atau sudah diputus oleh majelis hakim agung. Tapi seorang peng-acara yang ”hebat” dengan mudah mendapat kabar itu dari orang-orangnya. Jika perkara sudah putus, dengan mudah pula ia mendapatkan salinan putusan.

Kenyataan itu sungguh memprihatinkan. Soalnya, lembaga- ini tidak hanya menjadi wadah bagi para hakim agung dan sekitar 1.200 pegawainya. Bersamaan dengan berlaku-nya sistem peradilan dalam satu atap, dua tahun lalu MA ju-ga memayungi sekitar 20 ribu pegawai yang diboyong dari De-partemen Kehakiman dan 10 ribu pegawai dari Departemen Agama. Jika praktek kotor itu dibiarkan, pengaruh bu-ruk-nya bisa meluas.

Buat membersihkan lembaga itu dari praktek jual-beli per-kara, Ketua MA Bagir Manan tiga tahun lalu pernah membuat gebrakan. Dia memindahkan 64 pegawainya yang suka mempermainkan perkara. Hanya, terapi ini rupanya belum efek-tif. Dalam kasus Probosutedjo, terbukti ada pegawai yang dengan gampang diajak bermain suap.

Tiada pilihan lain, pembersihan perlu dilakukan lagi. Untuk- menjaga gedung MA dari maling dan penyamun perkara-, tak- cukup hanya dengan memperketat keamanan. Ha-rus diada-kan dulu pembersihan terhadap seluruh penghuni: hakim agung, pejabat, pegawai, dan petugas keamanan. Se-sudah itu barulah pengamanan dan pengawasan diperketat. Tidak se-mua pegawai boleh mengintip berkas perkara. Tak se-mua orang pula boleh masuk. Jika perlu, setiap lorong dan ruang-ruang penting di gedung itu dilengkapi kamera penga-was.

Kalau orang-orang di MA tak mau melayani calo perkara-, dengan sendirinya mereka akan kapok sehingga tak mau da-tang lagi. Praktek jual-beli perkara bisa diakhiri. Pencuri-an berkas pun sulit terjadi jika petugas keamanan selalu waspada. Hanya hakim agung, pejabat, pegawai, dan petugas- keamanan yang bersih, tidak doyan suap, yang bisa mem-bebaskan lembaga ini dari penyamun keadilan.