Dict(ator)

Kasijanto Sastrodinomo*)

ADA suasana hati yang tak nyaman tatkala sese­orang merasa didikte orang lain. Diktemendikte bisa ditafsirkan sebagai praksis kekuasaan yang tak imbang dan memaksa. Dalam dikte terkandung suatu perintah yang harus diikuti oleh terdikte tanpa boleh membantah. Barangkali perasaan semacam itulah yang menyelimuti sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Untuk menetapkan empat pemimpin KPK, para wakil rakyat itu tak merasa perlu mengikuti peringkat calon yang disodorkan panitia seleksi.

Sebelumnya, panitia seleksi telah mengunggulkan empat nama dari delapan calon pemimpin KPK. Namun panitia menyanggah telah mendikte anggota parlemen. Sistem pemeringkatan dalam seleksi, menurut Imam Prasodjo, anggota panitia, sematamata demi transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik: bahwa urutan nama calon pemimpin KPK itu tidak muncul ujugujug, tapi melalui perhitungan yang matang. DPR akhirnya hanya memilih seorang dari empat unggulan panitia seleksi, lainnya diambil dari "sisa" calon. Jika bukan karena diktemendikte, hasil pilihan itu mengesankan bahwa DPR lebih mementingkan hitungan politik alihalih menguatkan lembaga KPK dalam membasmi durjana korupsi (Tempo, 1218 Desember 2011).

Akar kata Latin, dict, yang berarti "berkata" atau "berbicara", disambung dengan akhiran ate yang membentuk verba, melahirkan kata dictate dalam bahasa Inggris. Dalam terbitan Reader's Digest, "How to Increase Your Word Power" (1975), kata dictate diartikan "to say something aloud, so that it can be recorded; to say commands or lay down laws, etc., with authority." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, kata itu tercantum dalam lema dikte (mungkin dilorot dari bahasa Belanda, dictee), dengan arti "yang diucapkan atau dibaca keraskeras supaya ditulis orang lain; imla". Verba mendikte berarti "menyuruh orang menulis apa yang dibacakan atau dikatakan"; "menyuruh berbuat dan menurut saja seperti yang dikatakannya (dengan tidak boleh membantah)".

Turunan kata dictate adalah dictation, yang tak lain tindakan mendikte, atau apa yang didiktekan, seperti direktur yang mendiktekan isi surat kepada sekretarisnya. Meski menuai kritik bahwa sistem dikte tidak menumbuhkan sikap kritis murid dan hanya mencerminkan kemalasan guru, diktemendikte biasa berlangsung di lingkungan pendidikan sekolah: bahan ajar dibacakan guru kata demi kata, termasuk penyebutan tanda baca, supaya murid bisa mencatatnya secara tepat. Radio Republik Indonesia pernah (atau masih?) memiliki acara Berita Imla yang dibacakan penyiarnya perlahanlahan supaya bisa dikutip atau dikuping pendengarnya dengan mudah.

Namun yang lebih "berat" adalah ketika dictate bermuatan authority atau wewenang politik yang sangat besar. Dalam wacana sejarah Eropa sering disebut "Hitler dictated German policy in World War II", yang bermakna bahwa dictate di sini bukanlah sekadar kata kerja, melainkan suatu tindak kekuasaan yang digdaya luar biasa hingga menimbulkan perang dan tragedi kemanusiaan. Maka relevan untuk melihat turunan dictate yang lain, yakni dictator atau diktator dalam bahasa Indonesia. Definisi KBBI tentang diktator adalah "kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis".

Menurut muasalnya, kediktatoran (dictatorship) sebenarnya tidak "diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis", melainkan justru untuk memadamkan kekerasan. Dalam konstitusi Romawi Kuno, kekuasaan kediktatoran diberikan oleh senat kepada seseorang sebagai jabatan luar biasa yang sah, bersifat sementara dengan tugas mengelola manajemen krisis, terutama pada masa perang atau huruhara sipil. Kediktatoran, jadinya, bukan kekuasaan mutlak. Ia muncul ketika tindakan yang tegas seorang pemimpin sangat diperlukan, dan dirasa lebih tepat untuk mengatasi situasi darurat ketimbang sistem pemerintahan kolegial yang tidak efektif.

Petaka kemanusiaan datang ketika kediktatoran jatuh ke dalam genggaman tokoh berwatak tiran, despot, atau fasis semacam Mussolini, Hitler, Salazar, Franco, dan Duvalier, yang tampil di panggung sejarah dunia abad ke20. Di tangan mereka, kediktatoran menjadi kekuatan absolut, militeristik, dan tanpa demokrasi. Namun sosiolog Harvard, Barrington Moore Jr, dalam monografinya, Social Origins of Dictatorship and Democracy (1966), mengingatkan bahwa kediktatoran—selain komunisme dan demokrasi—bisa dipandang sebagai "rute historis" menuju dunia modern, terutama di kawasan Asia, seperti terjadi pada rezim fasis di Jepang.

Di alam demokrasi sekarang, kediktatoran jelas menjadi musuh besar para demokrat. Tapi jangan lupa pada ajektif dictatorial yang berarti "of or like a dictator; overauthoritative" alias berkarakter diktator. Kekuasaan patronase yang eksesif dalam partai politik, yang mengimajinasikan seorang pemimpin partai tak tergantikan—baik yang dikukuhkan dalam struktur organisasi maupun dalam jalinan emosional dan elektoral dengan massa pengikut—bisa mengarah pada "kediktatoran seharihari" yang halus, tak terasakan, bahkan mungkin tak tersadari. Atau, janganjangan justru memang direka demikian.

*) Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia