Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI dunia digital, tuhan itu bernama algoritma. Ia menentukan berita yang kita baca sampai iklan yang muncul di layar telepon kita. Ia juga yang mengatur pilihan produk yang kita beli di pasar online dan besarnya pinjaman yang bisa kita tarik di bank digital.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Algoritma yang mahakuasa itu adalah deretan kalkulasi matematika yang memprediksi perilaku kita berdasarkan data. Bisa jadi itulah yang menggelitik politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, dan kongsi bisnisnya, Danny Handoko, untuk membangun pusat pengembangan riset dan teknologi di Sukabumi, Jawa Barat, dengan nama Bukit Algoritma.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski menyandang nama mentereng yang sarat nuansa sains, proyek ini pagi-pagi sudah menerbitkan tanda tanya. Salah satunya soal janji para penggagas untuk menciptakan Silicon Valley ala Indonesia di kawasan perbukitan seluas 888 hektare yang sebelumnya dikelola sebagai arena wisata perburuan Cikidang Resort itu. Budiman mengklaim sudah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara dengan nilai tak tanggung-tanggung: Rp 18 triliun.
Iming-iming semacam itu untuk sebuah proyek bisnis, apalagi yang baru mengajukan izin menjadi kawasan ekonomi khusus, jelas harus dikaji serius. Jangan sampai pengambil kebijakan, juga investor, terperangkap janji surga. Apalagi nilai fasilitas pengurangan pajak dan keringanan bea masuk barang yang dinikmati para pengusaha di setiap kawasan ekonomi khusus cukup signifikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), keistimewaan untuk perusahaan di dalam KEK bukan hanya soal pajak dan bea masuk.
Dalam aturan itu ada klausul yang mengatur kemudahan izin usaha, pengiriman barang, hingga pengaturan tenaga kerja. Skema KEK memang didesain pemerintah untuk merayu investor menanam duit sebanyak-banyaknya. Pemerintah tak boleh main mata ketika memeriksa kesiapan proyek Bukit Algoritma menjadi KEK. Jangan sampai rancangan ambisius ini menjadi sekadar tebu di bibir.
Kekhawatiran itu yang turut memantik riuh rendah percakapan di media sosial setelah peluncuran proyek Bukit Algoritma. Kita tahu Silicon Valley tidak dibangun dalam semalam. Kawasan yang kini dipadati 2.000-an perusahaan teknologi di selatan San Francisco, Negara Bagian California, Amerika Serikat, itu mulai menggeliat pada 1930-an. Salah satu motornya adalah seorang profesor teknik di Stanford University, Frederick Terman, yang getol mendorong mahasiswa dan lulusan kampusnya membangun bisnis sendiri di kawasan itu.
Dua lulusan Stanford, William Hewlett dan Dave Packard, lalu mendirikan perusahaan komputer Hewlett-Packard, disusul alumnus lain, William Shockley, yang mendirikan Shockley Semiconductor Labs, perusahaan produsen prosesor komputer. Setelah itu, Silicon Valley berkembang dengan cepat. Pada 1970-an, perusahaan teknologi seperti Atari, Apple, dan Oracle muncul di sana. Menyusul kemudian eBay, Yahoo!, PayPal, dan Google. Pada 1990-an, giliran para raksasa digital, seperti Facebook, Twitter, Uber, dan Tesla, lahir di kawasan seluas 121 kilometer persegi itu. Semua perusahaan tersebut membuat total nilai ekonomi di Silicon Valley mencapai hampir US$ 3 triliun, nyaris tiga kali lipat nilai total ekonomi Indonesia.
Kelebihan Silicon Valley yang tak mudah ditiru Bukit Algoritma adalah keberadaan ekosistem. Di sana ada kampus Stanford University dengan kualitas pendidikan di atas rata-rata, juga sekumpulan firma investasi yang terus mengalirkan jutaan dolar ke perusahaan rintisan. Mereka punya jejaring perusahaan teknologi yang saling terkoneksi serta sederet hukum dan peraturan yang mendorong inovasi dan kompetisi. Infrastruktur yang memicu penemuan teknologi baru di Silicon Valley bukan jalan tol, rel kereta, bandar udara, atau bangunan aneka rupa, melainkan infrastruktur teknologi, finansial, dan budaya, yang tak semuanya kasatmata.
Sebelum muncul kontroversi Bukit Algoritma, kita kerap mendengar janji serupa dari para elite negeri ini. Politikus kita memang mudah jatuh hati kepada jargon teknologi dan digitalisasi. Mereka latah mengumbar konsep Indonesia 2.0 atau transformasi digital tapi cenderung tak bersabar menanam benih lewat investasi panjang di ekosistem riset dan pendidikan. Proyek Bukit Algoritma mungkin bukan akhir dari kelatahan yang menyedihkan ini.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
