Editorial: Pemerintah Tak Boleh Intervensi Konflik Internal PKB

Perbesar

Agar Partai Tak Jadi Benalu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

GONJANG-ganjing di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa menunjukkan partai politik di Indonesia masih mengidap penyakit lama: keropos karena konflik internal dan bergantung pada penguasa untuk bisa bertahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejumlah politikus PKB bermanuver untuk mendongkel Muhaimin Iskandar dari kursi ketua umum. Mereka menuduh Muhaimin sewenang-wenang memecat pengurus. Mereka juga tak puas atas kebiasaan Muhaimin menempatkan orang dekat dan kerabatnya dalam jabatan partai dan pemerintahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Masalahnya kian runyam karena kedua kubu meminta dukungan penguasa. Muhaimin meminta sokongan Istana agar tetap bercokol di kursi ketua umum. Sedangkan kubu penentangnya merapat ke sejumlah pejabat senior di kabinet Joko Widodo. Upaya kedua kubu mengundang campur tangan penguasa membahayakan masa depan PKB.

Mendapat rayuan dari kedua kubu, pemerintah harus menahan diri untuk tidak mengintervensi, apalagi berpihak kepada salah satu kubu. Presiden Jokowi sebaiknya tak mengulangi kesalahan dia ketika membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat. Meski mengklaim bertindak atas nama pribadi, Moeldoko tak bisa dipisahkan dari posisinya sebagai orang dekat Presiden.

Pemerintah seyogianya mendorong kedua kubu di PKB menyelesaikan konflik secara demokratis, lewat mekanisme yang diatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Betapapun mengandung kelemahan, konstitusi partai itu merupakan kesepakatan yang harus dihormati, termasuk dalam penyelesaian konflik secara beradab.

Dengan dalih apa pun, campur tangan pemerintah hanya akan melemahkan partai serta membuat pemenangnya bergantung pada penguasa. Bila kondisi itu yang diinginkan, pemerintah artinya sengaja menggali lubang untuk mengubur partai yang seharusnya menjadi salah satu penopang demokrasi.

Demokrasi memerlukan partai politik yang kuat antara lain untuk mempertemukan pelbagai kepentingan di masyarakat, lalu menyalurkannya ke dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan publik. Dengan begitu, pelbagai kepentingan dan ideologi yang kerap bertentangan tidak meledak menjadi konflik terbuka yang boleh jadi diwarnai kekerasan.

Faktanya, sejarah menunjukkan, tak semua partai politik berkontribusi positif bagi demokrasi. Hanya partai yang bisa mengurus dirinya secara demokratis yang akan memperkuat demokrasi. Partai yang demokratis biasanya memiliki keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka. Partai seperti itu juga mensyaratkan kehadiran pemimpin yang piawai mengakomodasi dan mengorkestrasi perbedaan kepentingan anggotanya. Partai yang sehat adalah partai yang tidak dikelola seperti yayasan atau perusahaan keluarga, dengan ketua umum yang menentukan segala urusan.

Sebaliknya, partai yang tertutup dengan pemimpin otoriter malah akan menjadi benalu bagi demokrasi. Partai “benalu” biasanya hanya menjadi kendaraan politik pemimpinnya. Pengurus partai mendekati pemilih pada masa kampanye pemilihan umum. Setelah pemilu berlalu, partai akan meninggalkan pemilihnya. Pengurus partai kemudian lebih sibuk membangun koalisi atau kartel politik yang menguntungkan sesama anggota kartel.

Makin banyak partai yang menjadi benalu, makin luas sinisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pada titik ini, demokrasi telah berada di tubir jurang.