Ekstradisi Reza Pahlevi

MEMINTA ekstradisi seorang bekas kepala negara bukan perkara kecil. Di sepanjang abad ke-20 ini baru dua kali timbul masalah ini. Yang pertama pada 1920. Ketika itu pihak sekutu menuntut diserahkannya Kaisar Wilhelm II dari Jerman untuk diadili sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pecahnya Perang Dunia I. Sang Kaisar telah mencari perlindungan di Nederland. Akan tetapi Nederland menolak karena menganggap tuntutan ekstradisi itu berlandaskan motif-motif politik. Pada tahun 1963 Amerika Serikat menyerahkan Marcos Perez Jimenez, bekas Presiden Venezuela, kepada pemerintah baru di negaranya untuk diadili. Jimenez dituduh telah menggelapkan uang negara, satu tuduhan non-politis. Lembaga ekstradisi di dalam hukum internasional telah diperlengkapi dengan prinsip-prinsip kokoh sejak abad ke-19. Salah satu syaratnya adalah, antara negara yang meminta dan negara yang dimintai ekstradisi harus ada perjanjian khusus mengenai ekstradisi. Kemudian, di dalam perjanjian ekstradisi itu harus diperinci tindak-tindak pidana apa saja yang menimbulkan hak dan kewajiban ekstradisi internasional. Biasanya para pihak tidak memasukkan ke dalam perjanjian-peljanjian semacam itu perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana hanya di negara pihak yang satu, tapi tidak dianggap kejahatan di negara pihak yang lain. Kejahatan-kejahatan yang berbau politik, misalnya, sama sekali ditolak dari perjanjian-perjanjian ekstradisi, kecuali apabila kejahatan politik itu menyangkut pembunuhan. Akhirnya ada pula syarat yang disebut specialty rule. Kalau seorang penjahat diekstradisi karena dituduh telah melakukan kejahatan A, maka ia tidak boleh diadili atas tuduhan tindak pidana B, C, atau D. Inggris dan Amerika menambahkan satu syarat lagi: Sebelum permintaan ekstradisi dipertimbangkan, negara pihak peminta harus terlebih dahulu mengajukan cukup fakta pembukti sebagai dasar tuduhan. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, warganegaranya sendiripun akan mereka serahkan. HUKUM VS. WASHINGTON Sungguh terlalu mudah untuk mengatakan penyanderaan diplomat di Teheran adalah masalah politik, seperti juga penolakan AS untuk menyerahkan Reza Pahlevi kepada Pengadilan Revolusioner Iran. Sekedar untuk memudahkan konteks pemikiran, kita bayangkan saja penyanderaan diplomatdiplomat kita di KBRI Den Haag oleh pejuang-pejuang RMS. Kita bayangkan para pejuang itu menuntut ekstradisi dari J. Muskita, Leo Lopulisa dan Gerrit Siwabessy atas tuduhan mengkhianati RMS. Kemudian di Jakarta terjadi demonstrasi-demonstrasi pemuda-pemuda Maluku yang mendukung tuntutan para penyandera di Den Haag. Tidaklah sulit untuk membayangkan reaksi kita semua di sini, dan betapa kesalnya kita kalau ada anggota parlemen, katakanlah di Malaysia, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Den Haag itu sekedar merupakan masalah politik. Yang terjadi dengan hubungan Washington-Teheran tidak serupa, hanya mirip. Para diplomat AS disandera di Teheran, para penyandera menuntut ekstradisi bekas Syah Iran, dan para mahasiswa Iran yang studi dengan beasiswa AS di Amerika berdemonstrasi mendukung Khomeini di New York Washington, Philadelphia, San Francisco, Houston, Columbus, hampir di seluruh Amerika. Surat-surat kabar dan masyarakat Amerika menuntut agar para demonstran dipulangkan saja ke negerinya. Akan tetapi Departemen Kehakiman dan Imigrasi AS bilang, pengusiran mahasiswa Iran sulit dicapai sebab undang-undang pengusiran tidak menyebut demonstrasi atau tindakan-tindakan kekerasan sebagai alasan, kecuali apabila berakibat putusan hakim bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Lagipula undang-undang AS tidak mengizinkan deportasi apabila orang yang dipulangkan itu akan terkena tindakan balasan di tanah airnya. Perlu diingat tidak semua orang yang anti Pahlevi adalah pro Khomeini. QOM Vs. SEJARAH Antara Iran dan Amerika Serikat tidak ada perjanjian ekstradisi. Di Iran ada revolusi yang tidak mau tunduk pada hukum. Di Amerika hukum adalah panglima. Adakah alasan-alasan lain yang bisa menggerakkan hati masyarakat Amerika, terlepas dari hukum, untuk menyerahkan Reza Pahlevi kepada Khomeini? Pertanyaan ini, dan tentu jawabannya, menjadi akademis belaka. Kalau ada motivasi yang lebih kuat daripada hukum bagi masyarakat Amerika, maka ia harus kita cari di bidang humaniter. Di bayangan benak Amerika ada gambaran di satu pihak seorang bekas sekutu politik yang tinggal tulang dibalut kulit dan tinggal tunggu waktu saja. Di lain pihak ada suatu gerakan massa Iran yang ekstrem dan haus darah. Barangkali ada negara di dunia ini yang bersedia menyerahkan Pahlevi apabila bisa diyakinkan bahwa permintaan ekstradisi oleh para Ayatullah Iran tidak bermotif politik. Tapi bagaimana dunia bisa yakin kalau Khomeini sendiri, Imam revolusi Iran, ketika mendengar Pahlevi diserang penyakit kanker, berdoa di hadapan massa agar berita itu benar. Bagaimana dunia bisa percaya pada integritas Pengadilan Revolusioner Iran kalau Ayatullah Sadiq Khalkali, Hakim Ketua Pengadilan tersebut, menyerukan kepada umat Islam di Amerika agar menyeret bekas Syah Iran keluar dari rumah sakit dan mencincangnya. Bagaimana pandangan masyarakat keluarga bangsa-bangsa tentang kekuasaan tcokratis suatu Dewan Revolusi yang anggota-anggotanya dirahasiakan? Saya kira yang terjadi di Iran bukan masalah hukum, bukan masalah politik, dan bukan pula masalah Islam. Yang terjadi adalah frustrasi terhadap akibat-akibat pembaruan, dendam terhadap praktek-praktek keji dinas rahasia rezim Syah, dan kemarahan atas pemboyongan dana-dana ke luar negeri oleh keluarga Pahlevi. Sebenarnya pembauran emosi ini dapat diatasi dengan kepala dingin dan sedikit keahlian teknis. Akan tetapi isyarat-isyarat yang kita tangkap dari Qom menunjukkan bahwa suatu elit yang berpengaruh besar sedang sibuk mengembalikan peradaban bangsanya mundur seribu tahun.