Harta Soeharto

Hingar bingar meningkat minta Soeharto diadili. Tidak jelas apakah intensitas tuntutan meninggi karena keadaan mantan Presiden Soeharto yang dikabarkan makin kritis, sehingga seolah-olah orang harus berlomba dengan waktu. Tapi mungkin juga gejolak itu timbul- sebagai reaksi terhadap gejala akan dihentikannya proses hukum bagi Soeharto, baik oleh pemerintah, maupun atas himbauan berbagai pihak dengan alasan kemanusiaan.

Ada satu sebab lain yang memicu momentum gerakan menuntut Soeharto kembali. Bulan Mei ini adalah bulan peringatan dimulainya reformasi delapan tahun yang lampau. Banyak orang yang setuju bahwa gerakan reformasi tersendat jalannya, bahkan sebagian besar bisa dianggap gagal. Pada bulan Mei ini juga diperingati Hari Kebangkitan Nasional, sedangkan kondisi bangsa dan negara kini dianggap berada dalam keadaan yang amat mengecewakan. Perbaikan perlu segera dilakukan, tuntutan reformasi perlu dihidupkan lagi.

Salah satu tuntutan reformasi adalah pengusutan penye-lewengan kekuasaan Orde Baru, dan Soeharto adalah simbol terpenting dari penyalahgunaan kekuasaan itu. Tidak ada toleransi untuk tidak mengusut, jika mengharapkan- perbaikan kehidupan nasional. Penyelewengan Soeharto- adalah dari jenis yang tertinggi: yaitu membangun struktur- kekuasaan dan membuat peraturan perundang-undang-an sedemikian sehingga melindungi kebijakan-kebijakan yang menyimpang untuk melayani kepentingannya sambil melanggengkan kekuasaannya.

Tidak mudah untuk membuktikan korupsi tingkat tinggi semacam ini. Hampir semuanya dibungkus dengan kebijakan pemerintah, yang sudah dipertanggungjawabkan secara politik sekali lima tahun di depan Majelis Permu-syawaratan Rakyat. Pembangunan ekonomi, tapi siapa yang paling banyak mendapat order proyek-proyek pemerin-tah? Dari proyek infrastruktur, pertambangan, agrobisnis sampai perdagangan dan perbankan. Kekuatan militer juga dibesarkan, tapi siapa yang mendapat order pembelian alat-alat persenjataan? Banyak yang jatuh pada bisnis keluarga Soeharto, yayasan-yayasan yang didirikannya, dan usaha para kroninya.

Akumulasi harta Soeharto selama berkuasa terlalu ba-nyak, walaupun tidak mudah mencari jejaknya karena ditempatkan bukan atas namanya sendiri. Bagaimana mungkin untuk tidak memeriksa Soeharto, karena harta yang terlalu banyak itu sukar untuk tidak dianggap sebagai hasil penyalahgunaan wewenang. -Dengan kata lain, dugaan tentang harta Soeharto—di bawah nama yayasan atau bisnis keluarga-—identik dengan dugaan korupsi yang dilakukan selama masa ke-kuasaannya-. Jadi tuntutan reformasi untuk- melanjutkan penyidikan pada Soeharto memang tidak berlebihan.

Himbauan dan niat untuk menghentikan proses hukum terhadap Soeharto de-ngan alasan kemanusiaan, sebaliknya, punya dasar yang kurang kuat, atau ibaratnya lebih lemah dari keadaan fisik Soeharto sendiri. Hukum dikenakan pada perbuat-an seseorang. Pertimbangan diberikan pada kesalahan orang ketika perbuatan dilakukan. Kondisi atau hal yang mempengaruhi orang tersebut memang ikut dipertimbangkan.

Tapi yang dipertimbangkan adalah hanya yang berhubung-an dengan perbuatan yang salah, atau dengan kata lain, keadaan ketika kesalahan itu dilakukan. Bukan dengan keadaan sesudahnya, seperti mempertimbangkan keadaan Soeharto saat ini, yang tak ada hubungannya dengan ketika kesalahan dilakukan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa keadilan—bila itu adalah keseimbangan balas-mem-balas—sudah ditegakkan oleh alam dengan penderitaan fisik yang sedang dialaminya. Kalau begitu, maka semua pelaku kejahatan tak perlu diproses, cukup ditunggu sampai jadi tua dan menderita sakit berat.

Yang dianggap sebagai harta Soeharto—hasil penye-lewengan—banyak yang terkumpul di bawah naungan ber-bagai yayasan yang didirikannya. Namun ada cara yang kurang tepat dalam mengusut perkara penyeleweng-an yang didakwakan pada Soeharto. Selama ini kesalahan Soeharto dicari dalam penyelewengan yang dilakukan dalam mengelola keuangan yayasan. Padahal letak -kejahat-an adalah pada cara mengerahkan dana yang dimasukkan ke yayasan dengan menggunakan kekuasaan, atau tepatnya menyalahgunakan kekuasaan presiden.

Jadi masalahnya adalah bagaimana menyusun konstruk-si- dakwaan dan pembuktiannya. Untuk itu pemerintah perlu membentuk tim khusus, terdiri dari tenaga profesional-, dengan anggaran dan peralatan cukup, bekerja penuh waktu. Tugasnya menelusuri dan mengumpulkan secara sistematis semua bukti-bukti penyelewengan yang dilakukan selama pemerintahan otoriter Soeharto. Semua buktibukti itu akan bisa dipakai mengungkap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sekalipun Soeharto sudah tidak ada atau perkaranya dianggap kadaluwarsa.