Segera Pilih, Gas atau Briket

BERGANTUNG pada energi tak terbarukan seperti mi-nyak bumi, seperti yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia, menimbulkan kerugian besar. Masalah pelik kini menjangkiti anggaran negara. Bayangkan, hanya untuk minyak tanah saja pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp 42 triliun setiap tahun. Jumlah ini perlu disediakan karena konsumsi minyak tanah demikian besarnya, mencapai 12 miliar liter setahun. Belum lagi solar dan bensin serta bahan bakar yang lain. Keseluruhan anggaran negara yang dikucurkan untuk subsidi ini tahun lalu mencapai Rp 113 triliun.

Menghapus sama sekali subsidi itu dari anggaran, de-ngan cara menaikkan harga eceran bahan bakar minyak, ternyata sangat sulit. Bahkan sudah menjadi persoalan politik, karena mengundang protes dan demonstrasi. Subsidi mungkin bisa diturunkan perlahan-lahan, dengan se-gala risiko politiknya, tapi menggenjot pasokan energi alter-natif perlu secepatnya dilakukan.

Memang terlambat, tapi lebih baik segera memilih ener-gi alternatif yang akan dikembangkan ketimbang tidak melakukan apa pun. Dalam soal memilih alternatif pun pe-merintah perlu konsisten. Kebijakan yang berubah-ubah, selain tidak menolong keadaan, juga boros waktu dan -biaya.

Kampanye briket batu bara merupakan contoh inkonsistensi itu. Dengan alasan cadangan batu bara masih 150 tahun lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Oktober tahun lalu, menganjurkan pemakaian briket secara massal. Menteri Koordinator Perekonomian, waktu itu Aburizal Bakrie, bertekad menyiapkan 10 juta tungku batu bara sampai tahun 2009. Tahun ini, sebagai langkah awal, sejuta kompor akan dibuat. Anggaran negara Rp 50 miliar disiapkan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mene-ngah dikerahkan. Bahkan PT Bukit Asam, badan usaha mi-lik negara, sudah siap menambang batu bara sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya.

Bagaimana nasib proyek spektakuler itu sekarang? Dua pekan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, -”Lupa-kan briket batu bara.” Ia baru pulang dari Cina, akhir- April lalu, dan mengetahui bahwa proyek hemat -energi Cina yang mengandalkan batu bara sudah diakhiri- 20 tahun lalu. Cina kini menganjurkan 1,5 miliar rakyatnya memakai gas. Briket dianggap tidak praktis, rakyat tak terbiasa memakainya, juga ada dampak buruk untuk ke-sehatan.

Pemerintah Indonesia pun beralih mendorong rakyatnya- memakai gas. Wakil Presiden dan Menteri Perindustrian meminta Asosiasi Industri Tabung Gas, yang selama ini sepi order dan terpaksa merumahkan 60 persen kar-ya-wannya, menyediakan 121 juta tabung gas dalam tiga tahun. Rakyat miskin yang sekarang memakai minyak tanah akan diminta membeli tabung gas berkapasitas tiga kilogram. Dihitung-hitung, penghematan dari mengganti mi-nyak tanah dengan elpiji ini mencapai Rp 17,4 triliun setahun.

Belum jelas bagaimana rakyat miskin bisa membeli tabung itu. Tapi, yang lebih penting, harus ada prioritas kebijakan yang akan dipilih. Kasus briket dan elpiji semestinya tidak terjadi lagi.

Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai kebijakan energi nasional. Itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005, yang diberlakukan sejak 25 Januari 2006 lalu, dengan target pencapaian sasaran jauh sampai tahun 2025.

Selain terlampau panjang waktunya, perlu dijelaskan secara detail langkah-langkah untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, dan meningkatkan sumber energi yang lain. Kalau perlu, ada semacam timeline pencapaian hasil kerja tahun demi tahun sejak peraturan itu dibuat.

Dengan begitu, kebijakan mengembangkan energi alternatif bisa konsisten dilakukan, dan tak gonta-ganti meng-ikuti hasil kunjungan pejabat ke luar negeri.