Jujur Perlu, Berani Lebih Penting

KEJAKSAAN adalah pos yang tepat untuk mengukur seberapa banyak janji perubahan diwujudkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penegakan hukum di negeri ini sudah lama menjadi milik mereka yang mampu bayar, dan bukan milik rakyat jelata yang mendambakan keadilan. Aparat penegak hukum di kejaksaan (juga kepolisian dan pengadilan)?kecuali beberapa gelintir manusia, mungkin?adalah bagian dari Indonesia yang memalukan. Lembaga itu adalah salah satu yang getol menyumbang gelar Indonesia sebagai "negara korup papan atas" yang diberikan berbagai lembaga internasional. Sudah kebal kita mendengar berbagai sindiran masyarakat yang menggambarkan betapa uang sudah menjadi panglima di sana.

Kejaksaan Agung, pucuk tertinggi lembaga kejaksaan, adalah tempat seorang Jaksa Agung pernah menjadi berita lantaran "alpa" memasukkan rumah barunya dalam daftar kekayaan pribadi. Ke dalam lembaga seperti itulah kini datang seorang Jaksa Agung baru: Abdul Rahman Saleh. Dia seorang hakim agung, seorang yang pernah memimpin lembaga bantuan hukum untuk rakyat cilik, wartawan, dan seorang aktor layar lebar?sekarang dia 63 tahun dan kelihatan jauh lebih tua dari usianya.

Arman?begitu orang Batang, Pekalongan, itu biasa disapa?dikenal sebagai figur yang jujur, bersih, kompeten. Tapi tiga modal itu saja jelas tidak cukup. Di Gedung Bundar, modal penting, kalau tak bisa dibilang utama, adalah keberanian. Kejahatan korupsi di Indonesia melibatkan nama-nama besar dan angka-angka triliunan rupiah. Untuk melibas kejahatan korupsi yang sudah di luar batas normal ini, jelas, diperlukan tindakan non-konvensional, tindakan ekstra yang berani. Arman tak harus menjadi martir, tapi dia perlu seberani almarhum Munir ketika memperjuangkan orang hilang dan mencontoh sikap tak kenal kompromi almarhum Baharuddin Lopa. Arman mungkin saja akan "sepi" dukungan dari penghuni Gedung Bundar, tapi dia harus yakin bahwa rakyat banyak akan menyokongnya jika dia bertindak tegas dan memenuhi rasa keadilan publik.

Langkah penting yang perlu segera dilakukan adalah memilih tim kerja yang kompak, sepikiran, secita-cita. Tentu tidak mudah mencarinya di lapisan atas Kejaksaan Agung. Arman harus mencarinya di level jaksa yang berusia 40-45 tahun, angkatan jaksa yang masih menyimpan idealisme seperti jaksa Ferry Silalahi, yang ditembak mati di Sulawesi Tengah itu. Level yang kini ada di atas sebaiknya dijadikan "staf ahli" atau malah dipensiunkan dini.

Sejalan dengan itu, terobosan perlu dicari, misalnya dengan cara mengefektifkan asas pembuktian terbalik bagi mereka yang dicurigai melakukan korupsi. Dengan memakai asas yang sudah disediakan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi itu, seseorang yang dicurigai harus membuktikan asal-muasal kekayaannya agar ia tak dikenai status terdakwa. Yang juga perlu segera diwujudkan pemerintahan SBY adalah undang-undang perlindungan saksi dan pelapor perkara korupsi. UU semacam Whistle Blower Act di AS itu akan membuat orang yang korupsi, tapi berniat tobat, berani melaporkan kawanannya kepada aparat penegak hukum.

Abdul Rahman juga wajib membuat lembaganya "terang benderang" bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah segera membentuk komisi pengawas kejaksaan yang anggotanya berasal dari berbagai kalangan di masyarakat. Komisi ini yang akan memberikan masukan secara terus-menerus bagi kinerja lembaga yang kini rapornya semakin "mengecewakan"?terutama dengan banyaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk para tersangka korupsi belakangan ini.

Dalam memberantas korupsi, Jaksa Agung baru ini seperti berburu di kebun binatang. Begitu banyak yang bisa diburu; soalnya tinggal beranikah dia meledakkan "senjata"?