Korupsi, Faksionalisme, dan Prospek Elektoral Demokrat

KASUS Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat, tampak seperti gempa besar bagi partai pemenang Pemilu 2009 itu. Dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games telah menimbulkan sengketa internal di dalam partai, yang digambarkan oleh media sebagai gejala faksionalisasi atau perpecahan di dalam Demokrat.

Satu faksi mengambil posisi pelengseran bendahara umum, bahkan ingin memaksimalkan hukuman, faksi lain ingin meminimalkan hukuman partai, dan di antaranya ada yang berupaya menyangkutkan isu itu dengan nasib politik ketua umum. Isu musyawarah nasional luar biasa partai pun kemudian muncul di gosip elite dan berita media.

Benarkah ini sebuah perpecahan yang membawa dampak besar, dan dalam jangka panjang akan memukul Demokrat secara politik, serta mengubah perimbangan politik nasional? Ataukah justru isu korupsi itu sendiri yang lebih mempengaruhi naik-turunnya jumlah pendukung Partai Demokrat?

Perpecahan
Faksionalisasi dan pertikaian di dalam Demokrat menjadi penting bagi publik hanya jika efek drama Nazaruddin itu membawa konsekuensi politik pada Demokrat secara keseluruhan, dan kelak mampu mengubah perimbangan kekuatan partai di Indonesia.

Faksionalisme di sebuah partai bisa menjatuhkan pemerintahan, misalnya. Dalam tradisi demokrasi parlementer, jatuh-bangun sebuah pemerintahan ditentukan oleh kestabilan suara mayoritas di parlemen. Faksionalisme di sebuah partai pemerintahan yang memiliki jumlah kursi besar bisa menghasilkan pembelotan dukungan, dan koalisi pendukung pemerintahan bisa kehilangan status mayoritas. Tapi ini hanya terjadi di sistem parlementer, jadi bisa kita lupakan logika ini untuk kasus Demokrat.

Faksionalisme di sebuah partai juga bisa mengubah kebijakan publik yang diambil pemerintahan jika faksionalisme itu terjadi pada partai yang sedang memerintah. Dan pemilihan jenis kebijakan pemerintah itu ditentukan oleh salah satu faksi tersebut. Efek perubahan kebijakan pemerintah ini mensyaratkan adanya pertarungan ide dan pilihan kebijakan di antara faksi-faksi yang berseberangan di Demokrat. Tapi kasus Nazaruddin, dan kemunculan faksi setelahnya, tak berkaitan dengan debat pilihan kebijakan. Jadi percuma belaka jika kita ingin mencari efek politik faksionalisasi sebagai efek kasus Nazaruddin dari pintu ini.

Efek politik kasus itu tampaknya bisa lewat dua pintu lainnya. Pertama, jika faksionalisme itu merembet ke isu yang berkaitan dengan klaim kepemimpinan dalam Demokrat. Kedua, jika faksionalisasi itu akan menentukan nasib elektoral Partai Demokrat ke depan.

Klaim kepemimpinan ini berkaitan dengan upaya tiap faksi memperebutkan puncak pimpinan partai yang nantinya akan menentukan wajah partai di mata publik. Tapi di sinilah persoalannya. Di dalam Demokrat ada dua posisi puncak, yakni ketua umum dan ketua dewan pembina.

Pandangan standar mengatakan kepemimpinan Partai Demokrat berpusat pada figur Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun tidak menduduki posisi ketua umum, banyak kalangan mafhum SBY adalah pusat gravitasi partai. Keputusan penting di Demokrat berada di tangannya. Mungkin benar kontrol SBY tak sepenuhnya mencengkeram setiap jengkal politik internal di demokrat, tapi semua faksi pada akhirnya tetap bergantung pada SBY. Tidak satu pun faksi dalam Demokrat yang memiliki dan memelihara independent-minded faction, yakni faksi mandiri yang bebas dan bertindak atas dasar kekuatan ide yang berpengaruh dalam partai.

Faksi semacam inilah yang mampu memobilisasi dukungan dan menantang legitimasi puncak pimpinan Demokrat. Isu musyawarah nasional luar biasa yang sempat beredar di kalangan internal Partai Demokrat sesungguhnya bisa dinisbahkan sebagai upaya delegitimasi pemimpin partai. Namun delegitimasi kepemimpinan Demokrat tidak menyentuh ketua dewan pembina. Sebaliknya, justru faksi-faksi dan subfaksi yang ada berlomba mencari rujukan tindakan ke ketua dewan pembina, dan hanya mempersoalkan posisi ketua umum.

Jadi sebetulnya kehadiran tiga faksi dalam Demokrat bukanlah sebuah perpecahan sebagaimana dibayangkan banyak orang. SBY tetap pusat gravitasi partai, dan faksionalisme itu bisa relatif dikendalikan dari posisi ketua dewan pembina. Karena itu, faksionalisasi tersebut tak akan menghasilkan sempalan di dalam partai, meskipun mungkin akan ada korban—terbatas pada tingkat individu. Meskipun demikian, sebuah dugaan menyatakan faksionalisasi di Demokrat akan membawa dampak elektoral bagi partai tersebut, di samping isu korupsi itu sendiri. Seberapa meyakinkan dugaan ini?

Prospek elektoral Demokrat
Sejauh ini, data pemilu sejak 2004 menunjukkan tren yang menanjak bagi perolehan suara Partai Demokrat. Dari nol persen, partai kendaraan SBY ini berhasil meraih 7 persen dukungan suara pada Pemilu 2004, dan meningkat drastis pada Pemilu 2009 ke angka 21 persen.

Data pemilu tentu tak bisa mendemonstrasikan dinamika dukungan partai di jeda antarpemilu nasional. Sedangkan jeda lima-tahunan itu menampung aneka peristiwa politik dan ekonomi yang akan ikut menentukan tingkat dukungan pemilih ke partai politik. Data survei reguler LSI bisa dijadikan proxy untuk melacak jejak dukungan Demokrat dari waktu ke waktu.

Jika perolehan suara Pemilu 2009 dipakai sebagai baseline, dukungan untuk Demokrat naik sebesar 11 persen pada Januari 2010, dari 21 persen ke 32 persen. Kenaikan ini umumnya dijelaskan sebagai periode bulan madu, yakni sebagai efek euforia kemenangan SBY dalam Pemilu Presiden 2009. Namun pencapaian ini tak bertahan lama. Sebab, tiga bulan kemudian, tingkat dukungan terhadap Demokrat turun menjadi 29 persen pada Maret 2010, dan menurun lagi pada Agustus menjadi 27 persen. Akhir 2010, pada Desember, level dukungan untuk Demokrat sama persis dengan perolehan suara pemilu, yakni 21 persen. Survei terakhir LSI mengabarkan angka itu masih terus turun, sedikit di bawah suara Pemilu 2009.

Penurunan dukungan terhadap Demokrat ini terjadi sebelum kasus Nazaruddin meledak di media massa. Dengan demikian, kita bisa mengatakan penurunan dukungan Demokrat bisa terjadi tanpa harus bersangkut-paut dengan kasus Nazaruddin. Pertanyaannya kemudian, apa yang menjelaskan penurunan suara Partai Demokrat? Dan apakah kasus Nazaruddin dan faksionalisasi yang terjadi di Demokrat akan menambah laju penurunan suara Demokrat?

Kita tak bisa mereduksi penjelasan menurunnya dukungan terhadap Demokrat dengan bersandar pada satu faktor saja, apalagi hanya sebatas kasus Nazaruddin. Perilaku pemilih itu ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya agama, suku, rasionalitas pemilih, dan tokoh. Pertanyaannya bukan apakah faktor itu berpengaruh atau tidak dalam perilaku pemilih, melainkan seberapa besar dan seberapa penting pengaruh masing-masing. Faktor agama serta kesukuan sementara kita tinggalkan karena faktor ini bersifat konstan, dan tak banyak berubah, sehingga tak cukup menjelaskan dinamika perubahan dukungan atas partai yang bergerak cepat. Kita pusatkan pada dua faktor saja: efek faksionalisasi dan isu korupsi.

Dugaan efek faksionalisasi pada perolehan suara partai bisa dibantah. Ini adalah ungkapan lain dari tesis populer yang menyatakan mesin partai sungguh penting dalam menentukan perolehan suara. Kalau tesis ini benar, seharusnya Golkar keluar sebagai pemenang Pemilu 2009, karena Golkarlah yang selama ini dikenal paling rapi mesin partainya.

Yang lebih mampu menjelaskan dinamika naik-turunnya suara partai adalah isu korupsi yang mendera Demokrat—dibanding isu faksionalisasi. Temuan survei-survei LSI menunjukkan penilaian pemilih atas kondisi penegakan hukum, kondisi ekonomi, dan kondisi politik, semua berpengaruh signifikan atas dukungan terhadap SBY dan Partai Demokrat. Jika evaluasi pemilih cenderung buruk atas ketiga kondisi ini, dukungan terhadap SBY dan Partai Demokrat juga menurun. Dan sebaliknya.

Isu dugaan korupsi yang dilakukan Bendahara Umum Demokrat dengan demikian bisa mempengaruhi peruntungan Demokrat jika itu masuk dalam radar persepsi pemilih bahwa Demokrat adalah bagian dari persoalan hukum di Indonesia. Namun efek ini tidak berdiri sendiri. Medan politik tak pernah bersifat statis. Aksi dan reaksi Demokrat serta partai lain terhadap kasus ini akan menentukan ada atau tidaknya perimbangan baru dukungan pemilih ke partai-partai itu.

Jika Demokrat gagal meredam isu ini dan partai lain mampu mengkapitalisasinya, apalagi sampai bertahan lama, kemerosotan suara Demokrat yang terdeteksi sebelum kasus Nazaruddin akan semakin kencang melaju. Dengan kata lain, kemampuan partai lain untuk mengkapitalisasi isu korupsi dengan bertumpu pada kasus Nazaruddin akan menentukan level dukungan terhadap Demokrat.

Isu korupsi politik semacam ini bisa menjadi garis demarkasi yang jelas antara Partai Demokrat dan partai lain. Yang jadi soal, partai lain juga terkena isu serupa. Mereka tidak bisa secara jernih menarik garis demarkasi itu, dan tak terlihat frontal memojokkan Demokrat. Karena itu, jika terjadi luberan suara akibat kekecewaan publik terhadap Demokrat, belum tentu luberan itu merata diambil oleh partai lain.

Pendeknya, jika pemilih adalah pembeli sebuah barang, dan mereka tidak menemukan barang bermutu bagus, mereka bisa membatalkan niat membeli. Itu artinya suara Demokrat mungkin merosot, tapi yang membengkak bukan suara partai lain, melainkan golput.