KPK di Tangan Abraham

TERPILIHNYA Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu disesali berlarut-larut. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa DPR memang tak berniat menguatkan KPK. Dari delapan nama yang diajukan panitia seleksi calon pimpinan KPK ke parlemen, Abraham berada di urutan kelima. Empat kandidat teratas terpental, kecuali Bambang Widjojanto yang dipilih menjadi pemimpin—namun bukan ketua. Partai Demokrat, yang sesumbar akan mengusung Yunus Husein—bekas Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan kandidat urutan kedua—nyatanya melempem mengkonsolidasi koalisi. Setelah Yunus terjungkal, Demokrat malah ikut-ikutan memilih Abraham Samad sebagai Ketua KPK.

Seleksi pimpinan KPK oleh DPR memang dipenuhi siasat politik. Semangat memberantas korupsi sudah lama masuk tong sampah, digantikan spirit mencari pimpinan KPK yang bisa diajak "bekerja sama". Tak sulit mencari motifnya: hampir semua partai punya masalah dengan komisi antikorupsi itu. Pemimpin KPK yang lunak, berutang budi, dan mudah ditekan diharapkan bisa "mengamankan" kasus yang melibatkan politikus partai.

Abraham Samad memang tak pernah diketahui korup atau membela koruptor ketika ia jadi pengacara. Tapi ia tak punya prestasi yang menggugah. Ia mendirikan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi, tapi tak dikenal malang-melintang melawan rasuah. Ia bukan Bambang Widjojanto, yang komitmennya sudah teruji. Ia bukan Yunus Husein yang ketika menjadi Ketua PPATK dan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum punya andil besar menggempur koruptor.

Kita terperanjat mendengar kabar Abraham melakukan negosiasi politik sebelum pemilihan. Jika warta ini benar, motifnya mudah diduga: ia dipilih untuk menyelamatkan sejumlah partai yang politikusnya terlibat korupsi. Juga untuk menghidupkan kembali kasus Century, skandal yang dipercaya bisa menggoyang pemerintahan Yudhoyono-Boediono, setidaknya menyandera Presiden agar takluk pada tekanan Golkar dan sekutunya. Mengikuti logika ini, Abraham boleh jadi hanya akan menjadi pion politikus partai.

Hanya Abraham Samad yang bisa membuktikan sinyalemen itu keliru. Dan, jika ingin melakukannya, ia harus membuktikan bahwa semua negosiasi yang terjadi hanyalah strategi untuk mengantarkannya ke kursi ketua komisi antikorupsi. Ia tak boleh merasa berutang budi. Abraham harus membuktikan bahwa ia tak bisa disandera.

Karena itu, ia harus menuntaskan semua kasus yang melibatkan politikus partai. Janjinya menangkap Nunun Nurbaetie—tersangka kasus suap Bank Indonesia yang kini buron—dalam setahun layak diapresiasi meski harus dilanjutkan dengan tindakan nyata. Ia harus merangkul pemimpin yang lain untuk secara trengginas menuntaskan perkara korupsi. Ia tidak boleh menjadi penghambat. Mekanisme kolegial dalam pengambilan keputusan KPK harus ditaati.

Di level pimpinan, Abraham harus berpihak kepada mereka yang memerangi korupsi, bukan sebaliknya. Di lapis bawah, ia harus meningkatkan moral pasukan yang selama ini jatuh akibat pelbagai upaya pelemahan, termasuk kasus "cicak versus buaya". Sistem kerja, jaringan, dan teknologi yang dibangun pemimpin sebelumnya harus dipelihara dan dikembangkan. Abraham juga tak boleh tipis telinga menghadapi kritik.

Menyesali terpilihnya Abraham dan pemimpin KPK lainnya hanya membuang-buang energi. Kini saatnya mengawasi mereka agar terlindung dari intervensi para politikus.