Kuhp baru: pemegang saham juga dipidana?

Berita rubrik Hukum (TEMPO, 3 November 1990) menyatakan bahwa KUH-Pidana akan menjadi barang rongsokan karena akan lahir KUH-Pidana baru. Di antara pasal-pasal yang baru akan terdapat pasal yang akan memidana korporasi sebagai subyek hukum. Bahkan pemegang saham tidak luput dari ancaman pidana. Bukankah cukup korporasi secara fiktif dianggap turut serta melakukan pidana dengan pengurus yang nyata-nyata melakukan tindak pidana. Karena korporasi tidak dapat dimasukkan ke penjara, cukup pengurusnya saja dan aset korporasi diambil untuk mengganti kerugian akibat tindak pidananya, sebagai pelaku peserta fiktif. Tentang pemegang saham? Malah mereka dapat menuntut pengurus dan korporasi karena tidak pernah membenarkan tindakan pidananya. Saya khawatir, jika benar berita seperti di atas, tidak ada orang yang mau membeli saham PT Indonesia dan pasar modalnya sepi. IBRAHIM IDHAM Jakarta