Menimbang Pemilu Daerah Serentak

INDONESIA boleh jadi salah satu negara yang paling sibuk menggelar pemilihan kepala daerah. Dengan 33 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan negeri ini menyelenggarakan pemilu di daerah hampir tiap dua hari. Jumlah ini—ditambah pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu putaran kedua—tentu luar biasa.

Pemilihan yang teramat kerap itu, bisa dipahami, telah membuat pemerintah risau. Begitu banyak ongkos yang harus dikeluarkan. Energi juga terkuras berlarut-larut. Sangatlah wajar jika kemudian pemerintah ingin memangkas drastis jumlah pemilihan kepala daerah dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Hanya, gagasan pemerintah yang ingin menerapkan pemilihan serentak itu tak otomatis perlu didukung. Pemerintah justru harus mengkaji betul rencana tersebut. Jangan sampai kualitas calon pemimpin daerah dikorbankan hanya demi efisiensi, meski sejumlah alasan tentang lebih efektifnya penyelenggaraan serentak memang masuk akal.

Pelaksanaan pemilu secara berbarengan dinilai dapat menghemat biaya dan waktu. Pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat bisa dijadikan contoh. Biaya penyelenggaraan pemilu di dua provinsi itu terpangkas hingga 60 persen setelah Aceh menggabungkan pelaksanaan pemilihan gubernur dengan 17 pemilu bupati. Sumatera Barat menggabungkan pemilihan gubernur dengan 11 pemilu bupati/wali kota.

Penggabungan itu jelas telah memangkas waktu pemilih datang ke tempat pemungutan suara. Betapa melelahkannya, misalnya, warga di 43 daerah pada 2014 mendatang. Mereka harus mencob­los minimal empat kali secara berturut-turut pada pemilu bupati/wali kota, pemilihan gubernur, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Akan lebih efisien jika pemilu gubernur, bupati/wali kota, dan pemilu legislatif di daerah itu disatukan.

Efektivitas pemerintahan juga bisa dicapai. Selama ini banyak kepala daerah terpilih tak bisa menjalankan kebijakan lantaran tak cukup mendapat dukungan mayoritas anggota DPRD. Di sejumlah daerah, 25 anggota DPRD yang terpilih bisa berasal dari 10 partai politik. Dengan pelaksanaan serentak, masyarakat bisa mengevaluasi kinerja kepala daerah dan anggota DPRD dengan memilih tokoh dan partai yang sama demi efektifnya pemerintahan. Pemilu serentak dengan demikian bisa menyederhanakan jumlah partai politik.

Tapi, di balik kelebihan itu, pemilihan dengan cara ini juga menyimpan sejumlah kelemahan. Masyarakat, misalnya, relatif tak cukup punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan dipilih. Banyaknya jumlah calon yang harus dipilih dalam waktu bersamaan membuat masyarakat cenderung memilih figur yang dikenal secara luas ketimbang figur lokal yang sebenarnya bagus tapi kalah populer.

Konflik masif dalam pemilihan kepala daerah secara serentak pun rawan terjadi. Mengingat hampir semua pilkada berujung gugatan, tak terbayangkan betapa banyaknya jumlah gugatan hukum yang akan diajukan pada sengketa pilkada dalam periode bersamaan itu.

Ketimbang menggelar pemilu serentak secara nasional, pemerintah selayaknya menerapkan konsep pilkada secara regional. Penyelenggaraan pemilu secara bersamaan di tingkat provinsi lebih masuk akal dibanding secara nasional—yang lebih mengundang risiko. Lebih penting dari itu adalah memastikan pemilih mendapat ruang dan hak yang penuh untuk mengenal dengan baik calon pemimpin mereka. Seleksi terhadap kualitas pemimpin, bagaimanapun, jauh lebih penting daripada utak-atik jadwal pemilu.

berita terkait di halaman 104