Merawat Peluang Bisnis Digital

PERHATIAN besar pemerintah pada perkembangan bisnis digital perlu disikapi dengan hati-hati. Atensi itu bisa berakibat buruk jika diikuti dengan pembuatan berbagai regulasi yang ujung-ujungnya bertujuan menarik pajak semata. Sebaliknya, perhatian pemerintah dapat membawa manfaat positif apabila berujung pada berbagai kebijakan konkret untuk membantu pelaku bisnis digital memperluas dan memperdalam pasar.

Sayangnya, rancangan peta jalan bisnis digital yang disusun Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, awal tahun ini, menunjukkan pemerintah belum punya skala prioritas. Pemerintah mengaku ingin memperbesar manfaat teknologi digital bagi ekonomi Indonesia. Tapi, pada saat yang sama, pemerintah terang-terangan ingin menggenjot pajak dari sektor ini. Walhasil, di lapangan, dua tujuan itu kerap bertabrakan.

Lihat saja bagaimana belakangan ini pemerintah DKI Jakarta sibuk menguber jasa layanan transportasi Uber. Alasannya, perusahaan aplikasi digital yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat, itu tak punya kantor perwakilan di Indonesia. Tiga bulan lalu, Kementerian Perdagangan merilis naskah kasar rancangan peraturan pemerintah tentang e-commerce. Isinya mengharuskan semua pelaku bisnis digital berbadan hukum Indonesia. Namun, sampai sekarang, bisnis digital masih masuk daftar negatif investasi. Artinya, peluang banyak perusahaan digital baru (startup) untuk mendapat suntikan dana segar dari luar negeri masih ditutup rapat-rapat.

Seharusnya pemerintah paham bahwa pasar online negeri ini masih bisa tumbuh berkali-kali lipat. Tahun ini saja nilai transaksi e-commerce naik US$ 4 miliar menjadi US$ 12 miliar atau setara dengan Rp 168 triliun. Banyak yang yakin nilai ekonomi yang dibawa oleh pertumbuhan koneksi jaringan Internet bisa berlipat sampai 20 kali dalam lima tahun mendatang.

Karena itu, urusan menarik pajak sebaiknya menjadi prioritas nomor sekian. Tak perlu silau oleh pemain besar di ranah bisnis digital, seperti Tokopedia, Lazada, Djarum, dan Lippo. Ada sekitar 75 ribu pengusaha kecil dan mikro yang kini bergantung pada bisnis digital. Meski terkesan sangat banyak, jumlah itu baru 0,0015 persen dari total 50 juta pengusaha kecil dan menengah di Indonesia.

Itulah pekerjaan rumah terbesar pemerintah: menjembatani jurang digital di negeri ini. Semua orang harus mendapat akses setara untuk mereguk manfaat terbesar dari teknologi informasi. Jangan sampai hanya sekelompok pemodal besar yang mendapat berkah bisnis digital.

Maka ada dua hal yang harus dibenahi pemerintah: pembangunan infrastruktur digital dan penguatan kultur inovasi. Indikasi korupsi seperti yang terjadi pada proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kementerian Komunikasi dan Informatika dua tahun lalu tak boleh terulang. Kalau perlu, para penegak hukum dilibatkan sejak awal agar dana pembangunan akses Internet sampai ke perdesaan tidak dikorupsi.

Pembangunan kultur inovasi berkaitan erat dengan pola pendidikan para insinyur teknologi informasi. Saat ini, banyak perusahaan digital mempekerjakan programmer dan developer dari Malaysia dan India karena minimnya jumlah tenaga ahli di Indonesia. Iklim usaha yang ramah pada inovasi digital juga tak kalah penting. Penataan Silicon Valley di Amerika bisa menjadi teladan.

Setelah pemerintah melakukan semua pekerjaan rumahnya, kita boleh bermimpi suatu saat perusahaan digital raksasa semacam Facebook dan Google juga bisa lahir di Indonesia.