Pasar bebas asean

Pasar Bebas ASEAN MARI PANGESTU BARU-baru ini, Perdana Menteri Muangthai Anand Panyarachun mengulang lagi gagasannya untuk menggalakkan pembentukan kawasan perdagangan bebas (free trade area -- FTA) ASEAN. Inti gagasan itu, seperti yang telah lazim diketahui, bertujuan agar terjadi perdagangan bebas tarif maupun nontarif antara negara ASEAN. Ide itu disambut dengan semangat oleh PM Singapura Goh Chok Tong. Ia berharap bahwa sebelum pertemuan puncak awal tahun depan, usulan yang lebih kongkret sudah bisa diungkapkan. PM Malaysia Mahathir Mohamad juga mendukung gagasan tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, 19 Juli lalu. Namun, nampaknya, pertemuan Kuala Lumpur itu belum mendukung rincian yang lebih jelas mengenai gagasan FTA itu sendiri. Bagi banyak pejabat pemerintah maupun peneliti yang terlibat dalam ASEAN memang telah timbul semacam rasa jenuh dalam mencari bentuk baru untuk kerja sama ekonomi. Walaupun banyak keberhasilan yang telah dicapai ASEAN dalam mengatasi masalah eksternal bersama, selama ini kerja sama ekonomi tak mengalami banyak kemajuan. Tapi warna baru kerja sama ekonomi ASEAN toh tetap harus dicari. Apa urgensinya? Ada dua faktor penting yang mendasari pemikiran itu. Faktor pertama, pada saat ini, ASEAN perlu menghadapi ber- bagai perubahan eksternal yang terjadi, seperti pembentukan NAFTA (North American Free Trade Area), gabungan antara AS, Kanada, dan Meksiko, pasar tunggal Eropa 1992 dan kemungkinan gagalnya putaran Uruguay dari negosiasi GATT. Ada lagi gagasan, seperti APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) dan EAEG (East Asian Economic Grouping). Dalam menghadapi perubahan-perubahan itu, dan memperkuat suara ASEAN dalam wadah-wadah lain, seperti APEC dan EAEG, penyatuan ASEAN menjadi sangat penting. Salah satu faktor perekat ASEAN, yaitu kerja sama politik- strategis dalam menghadapi konflik di Indocina. Dan, hal itu mulai surut dengan adanya proses perdamaian yang tengah ber- langsung. Maka kekuatan internal, yang tadinya bersumber dari kepentingan politik-strategis, perlu diperkuat dengan kerja sama ekonomi. Kini, telah tiba saatnya kerja sama ekonomi men- jadi bendera ASEAN. Hal ini bukan berarti bahwa ASEAN berniat menjadi suatu blok dagang tersendiri. ASEAN sekadar mencari jalan keluar "second best" dalam keadaan yang tidak "first best". Sistem per- dagangan "first best" masih tetap sistem multilateral yang diwadahi oleh GATT. Namun, tujuan ASEAN ke arah kawasan per- dagangan bebas tetap masih bisa konsisten dengan sistem per- dagangan multilateral, asalkan pada saat penurunan tarif dan nontarif terhadap negara-negara lain, hal itu juga dilakukan. Masih ada lagi, perlakuan preferensial untuk perdagangan antar- ASEAN, walau dengan kecepatan yang berbeda. Faktor kedua, yang mendasari urgensi penggalakan kerja sama ekonomi ASEAN adalah kecenderungan turunnya daya tarik ASEAN sebagai kawasan. ASEAN harus bersaing dengan Meksiko yang bergabung dalam NAFTA, Eropa Timur yang bisa dapat perlakuan khusus dari Eropa Barat, dan kemungkinan perbaikan keadaan di negara-negara Amerika Latin. Maka, kini saat yang paling tepat untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai kawasan. Bukan saja sebagai enam negara terpisah-pisah atau lokasi produksi. Tapi juga sebagai pasar. Deregulasi dan privatisasi yang berjalan di ASEAN belakangan ini telah dapat menarik investasi yang mencari lokasi baru dari Jepang dan negara-negara industri baru. Umumnya, mereka meman- faatkan ASEAN untuk produksi. Target pasarnya adalah negara di luar ASEAN sendiri. Bila target kawasan perdagangan bebas ter- wujud, dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakatnya, pasar ASEAN dalam 10 sampai 15 tahun juga akan punya daya pikat. Jika kita terima urgensi ASEAN untuk menyatu, maka timbul pertanyaan, apa yang perlu dilakukan. Memang sulit untuk men- cari warna baru. Namun, membuat warna lama menjadi lebih kongkret agaknya masih bisa menjawab keperluan dan urgensi itu. Warna lama adalah menuju kawasan dagang yang bebas, dengan komitmen yang jelas. Persepsi investor selama ini adalah bahwa ASEAN tak serius dalam kerja sama ekonominya. Komitmen politik untuk mendukung usaha tersebut dianggap tak kuat. Maka, pada saat ini, diperlukan suatu komitmen politik yang kuat dan jelas seperti pencapaian kawasan dagang bebas ASEAN dalam jangka waktu tertentu, misalnya tahun 2005. Keperluan suatu ASEAN Eco- nomic Treaty untuk menggarisbawahi komitmen masing-masing juga perlu dipikirkan. Suatu komitmen akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk menggalakkan program-program yang sudah ada dalam wadah ASEAN yang ditujukan untuk mencapai suatu kawasan dagang bebas -- terutama Preferential Trading Arrangement (PTA) maupun ide CEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang baru dikemukakan. Banyak pihak juga meragukan faedah suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN, karena negara-negara ASEAN lebih banyak berdagang dengan pasar di luar ASEAN. Maka manfaat peningkatan per- dagangan antara ASEAN, yang akan dinikmati secara statis maupun dinamis atas efisiensi lewat peningkatan persaingan bebas, akan sangat kecil. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa faedahnya tak dapat semata-mata diukur dengan perhitungan perdagangan. Seperti dis- ebut, ASEAN memerlukan identitas yang jelas dalam menghadapi ketidaktentuan dalam perekonomian dunia. Manfaat dinamik juga jelas ada dalam jangka panjang, karena pasar ASEAN akan menjadi besar dalam waktu 10 sampai 15 tahun lagi. Keberhasilan gagasan tersebut lebih memungkinkan pada saat ini dibandingkan dengan waktu-waktu lalu. Semua negara ASEAN sedang menjalankan proses deregulasi dan privatisasi. Mereka akan jauh lebih terbuka, untuk kemudian membuka pasarnya masing-masing. Hal tersebut terutama terjadi di Indonesia, yang dahulu memang dianggap paling segan untuk membuka pasarnya. Proses deregulasi telah mengurangi selisih tarif maupun keberadaan nontarif antara negara yang sebelumnya menjadi ham- batan utama pembukaan sesama pasar.