Perlu analisa dampak lingkungan

Setelah memasuki fase deregulasi, ekonomi Indonesia tampaknya memasuki fase baru: makin akrabnya swasta dengan birokrasi. Keakraban ini membuka peluang dan memudahkan swasta membidik sasarannya melalui belalai birokrasi. Jadilah suatu ''Indonesia Incorporated'' yang berorientasi ke pasar domestik. Berdalih mengangkat pendapatan rakyat, era globalisasi, era informasi, dan teknologi pengaturan sistem perdagangan dan komputerisasi pun diterapkan ke mana-mana. Mungkin suatu saat bahkan ke kamar kecil di tempat umum. Tentu hal itu boleh-boleh saja. Bahkan perlu diacungi jempol. Tapi, kalau kita mau menimbang, kita sebenarnya perlu meninjau aliansi tersebut. Katakanlah mencoba menganalisa ''dampak lingkungan'' aliansi swasta dan penguasa tersebut. Aliansi yang melibatkan swasta dan birokrasi dapat kita lihat pada perdagangan cengkeh dan jeruk yang melibatkan KUD. Kalau kita berani menilai dengan hati jernih, berhasilkah kedua aliansi itu? Apakah keluhan petani cengkeh dan telantarnya ribuan hektare kebun jeruk rakyat adalah suatu keberhasilan? Marilah kita semua mawas diri, bukankah pengusaha Indonesia diharapkan menjadi pengusaha pejuang yang bisa mengangkat 27 juta saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu bagaimana hasilnya aliansi swasta dengan pihak kepolisian? Di sini kita dapat melihat betapa lihainya produsen komputer menjaring pengusaha yang dekat dengan birokrasi. Aparat birokrasi kita menjadi mandul dalam memperjuangkan kepentingan orang banyak. Tampaknya aparat kepolisian kita harus banyak berbenah diri. Kalau kita menyimak pernyataan ''Ini memang lahan basah buat saya'' dan ''Tenaga polisi tak akan cukup untuk melayani pemohon kalau semua sesuai dengan prosedur'' dari aparat Polda Jakarta dan Bogor (TEMPO, 24 April 1993, Laporan Utama). Betapa menyedihkannya mental dan mutu aparat kepolisian. Dari kasus-kasus aliansi swasta dan birokrasi yang sudah terjadi, beberapa pertimbangan dapat dihadirkan. Sebaiknya, ''Indonesia Incorporated'' hasil aliansi tersebut haruslah diarahkan ke pasar internasional. Lebih penting lagi aparat birokrasi, yang notabene abdi rakyat, harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pengusaha yang sudah hidup berlimpah. ADIN PRIADI Jalan R.E. Martadinata Bogor, Jawa Barat