Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendapat

Rupiah Digital dan Pengalaman Cina

Pengembangan rupiah digital oleh Bank Indonesia dan bagaimana pengalaman Cina dengan yuan digitalnya.

7 Desember 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Tempo/Rudy Asrori

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jusuf Irianto
Guru Besar Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bank Indonesia sedang mengembangkan rupiah digital atau central bank digital currency (CBDC) sebagai opsi alat pembayaran yang sah. Fungsi rupiah digital ini nantinya tak ubahnya uang kartal berbentuk kertas dan logam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hal ini sejalan dengan penggunaan teknologi digital yang kian intensif merambah transaksi di sektor keuangan. Selama ini, ada dua jenis alat pembayaran yang sah, yakni uang kertas yang bersifat fisik serta transaksi melalui rekening, misalnya berbentuk kartu kredit/debit atau mobile banking.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan rupiah digital bahkan dapat digunakan bertransaksi di metaverse. Semua kegiatan transaksi dapat dilakukan lebih praktis sehingga memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan barang/jasa tanpa ragu mengalami cyber crime.

Semua transaksi rupiah digital akan terenkripsi sehingga jejak berupa asal duit, tujuan transaksi, dan pelaku transaksi dapat diidentifikasi dengan jelas. Dalam hal ini, fungsi rupiah digital mirip mata uang kripto, tapi statusnya legal karena resmi dikeluarkan oleh BI.

Meski belum diumumkan kapan rupiah digital dirilis secara resmi, sejumlah kalangan berharap BI segera menggelindingkannya. Masyarakat butuh kepastian agar aktivitas transaksi secara digital memperoleh kejelasan regulasi dan berkedudukan tetap secara hukum.

Indonesia dapat belajar dari Cina sebagai benchmark penerapan mata uang digital. Cina telah melangkah jauh mengembangkan mata uang digital sejak 2014, dengan disertai pembentukan lembaga yang memiliki otoritas tata kelola mata uang digital. Lembaga tersebut adalah Bank Rakyat Cina (PBOC) sebagai ujung tombak proyek mata uang digital bank sentral (CBDC). Adapun uji coba penggunaan yuan digital dilakukan sejak 2021. Hasilnya positif karena kondisi budaya dan infrastruktur di sana sangat mendukung bagi digitalisasi transaksi keuangan.

Literasi digital warga Cina tinggi dan masyarakat punya budaya transaksi nontunai. Didukung dengan legalitas yuan digital, masyarakat yakin bertransaksi sehingga mempercepat penggunaan uang digital.

Percepatan penggunaan uang digital juga didorong oleh mahalnya biaya produksi uang kertas. Biaya penyimpanannya pun mahal. Sedangkan uang digital tanpa biaya produksi atau penyimpanan, yang menjadi pertimbangan rasional pemerintah untuk menggunakan uang digital.

Kejahatan berupa pemalsuan uang tinggal kenangan karena uang digital tak dapat dipalsukan. Selain terhindar dari pemalsuan, enkripsi transaksi uang digital dapat mencegah kegiatan terlarang, seperti pencucian uang.

Berdasarkan pengalaman Cina, BI perlu menimbang keputusan penerapan rupiah digital dengan berfokus pada distribusi dan metode penggunaannya. Sejauh ini, BI belum memutuskannya.

Distribusi uang digital di Cina mengandalkan sistem bertingkat. PBOC mendistribusikan uang digital ke bank komersial. Selanjutnya, bank komersial bertanggung jawab menyerahkannya hingga ke pengguna. Layanan penukaran uang tunai termasuk dalam distribusi itu.

Penggunaan yuan digital pun dapat dilakukan dengan mudah. Masyarakat cukup mengunduh aplikasi yang disediakan secara resmi.

Pemerintah Cina juga gencar menginformasikan bahwa yuan digital berbeda dari uang digital yang beredar di pasar kripto, seperti bitcoin. Mata uang kripto tak berkaitan dengan otoritas bank sentral, sedangkan yuan digital diatur dan dikendalikan oleh PBOC.

Dalam penggunaan platform, operasi bitcoin berbasis teknologi blockhain. Namun hingga saat ini pemerintah Cina belum memutuskan platform pendukung yuan digital. Pemerintah tampak berhati-hati terhadap keputusan atas pilihan platform tersebut.

Mata uang kripto sepenuhnya mengandalkan sistem anonimitas, sementara yuan digital memiliki anonimitas tapi terkontrol dengan melibatkan operator sehingga dapat menunjukkan semua aktivitas transaksi kepada Bank Sentral Cina. Sejumlah aktivis hak asasi manusia di Cina khawatir uang digital bakal menjadi instrumen pengawasan baru pemerintah terhadap aktivitas rakyatnya.

Di Indonesia, rupiah digital tampaknya tak mudah diterapkan, mengingat literasi keuangan dan digital masyarakat masih rendah. Tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Hasilnya, indeks literasi keuangan masyarakat sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan mencapai 85,1 persen. Nilai indeks ini meningkat dibanding hasil SNLIK pada 2019, yang hanya 38,03 persen untuk literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan di angka 76,19 persen.

Meski indeks literasi dan inklusi keuangan naik, literasi digital masyarakat hingga kini masih menempati peringkat ke-56 dari 63 negara yang disurvei. Penggunaan rupiah digital akan tersendat karena masyarakat luas belum memahaminya secara utuh. Akses pembayaran digital pun belum semudah seperti di negara maju.

Dengan kondisi demikian, BI harus prudent dan berpikir sistemik sebagaimana hal yang dilakukan pemerintah Cina bila ingin mengembangkan uang digital.


PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Jusuf Irianto

Jusuf Irianto

Guru Besar Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus