SDSB, wajib menunjukkan NPWP

SDSB diselenggarakan untuk mendapatkan dana demi kepentingan olah raga dan sosial. Maka, perlu dipertimbangkan, agar "dermawan" yang membeli kupon SDSB bukan dari kalangan yang kurang mampu, atau mereka yang seharusnya menerima derma. Mereka ini sebenarnya belum pantas menjadi dermawan. Juga, tentu saja diusahakan agar pembeli bukan kalangan pelajar atau mahasiswa dan anak-anak di bawah umur. Untuk itu, saya mengusulkan agar ada pembatasan efektif bagi pembelinya. Pembeli SDSB adalah orang-orang yang memang pantas menjadi dermawan. Usul saya: 1. Pembeli -- bukan hanya pemenang -- seharusnya memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Di samping bertujuan menyukseskan SDSB, juga mungkin dapat meningkatkan jumlah wajib pajak. Dan jumlah maksimal kupon yang dapat dibeli per bulan disesuaikan dengan jumlah pajak yang disetorkan secara proporsional. Sehingga, pemerintah sekaligus bisa menjaring pajak lewat penjualan kupon SDSB. 2. Pembeli wajib menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Untuk pengawasan pelaksanaannya, antara lain direktorat Jenderal Pajak yang sudah membina kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial dapat mengeluarkan kartu khusus bagi pemilik NPWP yang gemar atau ingin membeli kupon SDSB. Bisa dipakai warna yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah kupon maksimal yang boleh dibeli. Dan dapat diberi tanda silang atau tanda lain oleh penjual untuk mengetahui jumlah kupon yang telah dibeli. Agar dilakukan pengawasan efektif, terhadap penjual yang melakukan kecurangan dan mereka yang melakukan pelanggaran atas peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan SDSB. Pelaku pelanggaran tersebut bisa digolongkan melakukan tindakan subversi sebagaimana bandar buntut gelap.TAN LIOE IE Mahasiswa Unud Denpasar